Respons Pengurus Muhammadiyah soal Izin Tambang: Kader Silakan Kritik, Asal Tidak Mencela
TEMPO.CO, Yogyakarta — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak menampik munculnya kritik dari kalangan kader di daerah pasca organisasi itu memutuskan menerima konsesi tambang dari pemerintah. “Silahkan jika kader menyampaikan kritik. Pak Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) sudah menyatakan, kritik setajam apapun diterima sebagai energi,” ujar Sekretaris PWM Yogyakarta Arif Jamali Muis pada Selasa, 30 Juli 2024.
Hanya saja, kata Arif, kritik yang dilayangkan kader itu harus konstruktif agar bisa menjadi masukan dan pertimbangan organisasi untuk segera berbenah dan melakukan evaluasi yang diperlukan. Menurut dia, kritik berbeda dengan mencela. Kritik itu juga tidak menyerang pribadi. “Silakan kritik saja keputusan Muhammadiyah soal tambang itu, atau cara pengelolaannya. Muhammadiyah tetap akan memperhatikan semua kritik yang masuk,” kata dia.
Pada Ahad, 28 Juli kemarin, PP Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah. Keputusan itu berdasarkan hasil pleno pada 13 Juli lalu, dan Konsolidasi Nasional yang dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli kemarin.
Konsolidasi Nasional ini dihadiri pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, Organisasi Otonom Tingkat Pusat, Pengurus Wilayah Seluruh Indonesia, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiah, serta Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah. “Kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga professional kontranya,” kata Haedar Nashir dalam jumpa pers, Ahad, 28 Juli 2024.
Iklan
Arif Jamali Muis mengklaim, belum ada kritik yang dilayangkan secara resmi kepada organisasi. Kritik itu sejauh ini hanya bertebaran di media sosial (medsos) saja juga grup percakapan. “Sampai saat ini juga belum ada aksi protes yang sifatnya sampai penolakan dari anggota-anggota di tingkat pengurus PWM,” ujar dia.
Disinggung apakah ada kader yang memutuskan keluar dan mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA organisasi, Arif juga menyatakan belum ada. “Di medsos memang banyak (kritik itu), yang menghubungi langsung menanyakan keputusan soal tambang itu pun banyak, ya kami jelaskan sesuai hasil konsolidasi itu,” katanya. Menurut Arif, banyak kader yang khawatir keputusan menerima tambang itu lantas membuat Muhammadiyah berubah sikap kritisnya atau akan melunak terhadap pemerintah.
Pilihan Editor: