Ahok Sebut PDIP Berpeluang Tak Dukung Anies karena Beda Prinsip
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan partainya tidak memberikan sinyal positif untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta. Dia menilai ada perbedaan prinsip antara PDIP dan Anies.
“Saya kira, secara prinsip, sulit PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Anies,” kata Ahok saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Ask Ahok The rest (A3) di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 3 Agustus 2024.
Mantan gubernur Jakarta itu menganalogikan keadaan ini dengan berbisnis. “Kalau mau bisnis pakai nurani, kalau mau berpolitik ada prinsip,” ujar Ahok.
Saat ditanya soal prinsip yang dimaksud, Ahok enggan menjelaskan. Namun, dia menyebut pernyataannya itu bukanlah keputusan ultimate PDIP.
“Kita lihat aja dulu, kalau tiba-tiba dukung kan enggak tahu juga,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan peluang partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 terbuka cukup lebar.
Saat ini, Puan mengatakan PDIP sedang menimbang-nimbang para calon yang akan diusung di Pilkada DKI, termasuk Anies. “Mungkin saja,” kata Puan di Resort Fairmont, Senayan, Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024.
Iklan
Puan kemudian ditanya soal apakah peluang pengusungan Anies berada di atas 50 persen. “Bisa di atas, bisa di atas banget,” ujar putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
Puan berkata PDIP juga telah melakukan komunikasi dengan Anies soal rencana pengusungan itu. Menurut dia, komunikasi tersebut dilakukan PDIP dengan Anies secara casual.
Namun, Puan menyatakan PDIP masih mungkin mengusung calon selain Anies. Dia mengatakan masih ada waktu hingga batas pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27-29 Agustus 2024 nanti.
“Jadi masih banyak waktu kita untuk melihat perkembangan yang ada dan dinamika politik yang masih berkembang,” kata Puan.
Pilihan Editor: Komarudin Watubun Ingatkan Satgas Bergerak jika Megawati dan Simbol PDIP Dilukai