Soal Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo, Pramono Anung Bilang Komunikasinya Baik
TEMPO.CO, Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung tidak mau banyak bicara mengenai wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekretariat Kabinet ini mengatakan kedua tokoh akan bertemu pada waktunya.
“Tapi yang jelas komunikasinya berjalan dengan baik,” ucapnya di kompleks Istana pada Rabu, 11 September 2024.
Rencana persamuhan Megawati dan Prabowo kembali menggelinding setelah Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal di Gedung DPR, pada Selasa, 10 September 2024. Puan mengungkap kemungkinan peluang pertemuan Prabowo dan Megawati. Namun, putri Megawati tersebut tak menyebutkan rinci kapan waktu dua tokoh tersebut akan terlaksana. Ia menyebut, pertemuan akan dilakukan jika sudah pada waktunya.
“Akan ada pertemuan, Insya Allah iya. Silaturahmi kan penting,” ujar Puan. “Bahwa akan ada pembicaraan ke situ (schedule politik) kita tunggu saja. Tetapi, pada intinya sekadar silaturahmi.”
Pada Senin kemarin, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20, Oktober 2024.
Muzani menyebut, kemungkinan dalam pertemuan keduanya akan terjadi pembicaraan politik, termasuk membahas kemungkinan PDIP bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ditunggu saja,” kata Muzani.
Iklan
Laporan Majalah Pace edisi 2-8 September 2024, menyebut bahwa Megawati sempat berkomunikasi dengan Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan MK tersebut memberikan PDIP “lampu hijau” untuk mengusung kader secara mandiri di palagan pilkada.
Dua narasumber, yaitu petinggi PDIP dan pemimpin partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM)-koalisi pendukung Prabowo-Gibran, mengatakan Megawati mengirimkan pesan khusus kepada Prabowo pada 21 Agustus lalu.
Isinya, Megawati menyatakan PDIP tak akan mengusung Anies Baswedan di pilkada Jakarta apabila Prabowo menyetujui putusan MK. Saat itu, pemerintah dan DPR berniat merevisi UU Pilkada untuk menggagalkan putusan MK.
PDIP menjadi satu-satunya partai yang belum menentukan sikap apakah akan berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo. Meskipun belakangan partai banteng kerap vokal mengkritik kebijakan Presiden Jokowi imbas dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.
Pilihan Editor: Merespons Peluang Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada