Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo
TEMPO.CO, Jakarta – Organisasi pendiri Partai Golkar, Pusat Pimpinan Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, menyatakan para kadernya siap jika nantinya ditunjuk untuk mengisi posisi menteri di dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.
Ketua PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono mengatakan Kosgoro merupakan gudangnya kader Golkar dengan berbagai macam kebutuhan. Dia mengatakan hal itu sudah terbukti karena anggota Kosgoro sudah pernah menempati sejumlah pos jabatan.
“Untuk kebutuhan apa kita siap, untuk kementerian apa, kita ada. Jadi tinggal Pak Prabowo yang menentukan siapa, kita memiliki kadernya,” kata Dave di Jakarta pada Jumat, 13 September 2024 seperti dikutip dari Antara.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu pun menyebutkan telah menyodorkan sejumlah nama anggota Kosgoro untuk masuk ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam kepengurusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Dia berharap nama-nama kepengurusan DPP Partai Golkar lengkap akan segera tersampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM sebelum 1 Oktober 2024.
Dave mengatakan menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo untuk menjalankan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.
Saat ini, kata dia, Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang mengubah batasan jumlah kementerian sudah selesai dibahas di tingkat Badan Legislasi DPR. Dia menilai kementerian pada kabinet Prabowo bisa berjumlah 44 kementerian atau lebih sedikit.
Dia menuturkan, berapa pun jumlah menterinya, Prabowo akan mempertimbangkan hal itu demi goal pembangunan masif bisa berjalan secara optimum.
“Kita tidak dalam posisi mendikte, kita tidak mau pemimpin kita baik itu Pak Bahlil (Ketua Umum Golkar) apalagi presiden didikte dan dipaksa,” kata dia.
Gerindra Sebut Prabowo Sedang Menyeleksi Calon Menteri
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo masih melakukan simulasi terhadap jumlah nomenklatur kementerian pada kabinetnya mendatang.
“Jadi begini, yang namanya penambahan, yang namanya pemisahan, dan lain-lain belum bisa kita publikasikan karena saat ini masih kami simulasikan,” kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024.