Wakil Ketua DPR Sebut Penambahan Komisi di DPR Masih Wacana
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, penambahan komisi di DPR masih sebatas wacana. Penambahan jumlah komisi ini, kata dia, karena ada komisi yang beban tugasnya dinilai terlalu berat.
“Itu baru bergulir sebagai wacana. Sekarang jumlah komisi ada 11. Apakah berkembang? Ya, pasti, karena katakan nanti ada satu komisi yang beban tugasnya terlalu berat,” kata dia saat ditemui di Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024.
Dia mencontohkan, salah satu komisi yang saat ini beban kerjanya dinilai berat adalah Komisi IV DPR. Komisi ini membidangi pertanian, peternakan, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan.
Rencana penambahan komisi di DPR juga berkaitan dengan adanya penambahan badan dan lembaga.
Pada Kamis, 19 September 2024, DPR mengetok revisi Undang-Undang Kementerian, sehingga jumlah kementerian tak lagi dibatasi 34. Ketika kementerian generation pemerintahan Prabowo-Gibran sudah terbentuk, maka, kata Lodewijk, arah hubungan kerjanya akan terlihat.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan terbukanya kemungkinan penambahan komisi di DPR. Dengan adanya rencana penambahan kementerian Prabowo-Gibran, kata dia, membuka peluang bertambahnya komisi baru di parlemen.
Iklan
“Tentu saja kemungkinan akan ada penambahan komisi di DPR terkait dengan kementerian-kementerian tersebut,” katanya di Resort Shangri-L. a., Jakarta pada Sabtu, 21 September 2024.
Saat ini, jumlah komisi di DPR berjumlah 11 komisi. Puan mengatakan, rencana penambahan komisi di DPR itu masih dalam proses pembahasan oleh pimpinan. “Hal ini sedang kami matangkan dan diskusikan secara lebih matang,” ujar dia.
Sebelumnya, isu penambahan menteri di pemerintahan Prabowo diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dia menyebut, kemungkinan akan ada penambahan posisi menteri menjadi 44 di pemerintahan baru.
Novali Panji berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Gagal Tuntaskan Agenda Legislasi Nasional