Ini Janji 3 Calon Gubernur Jakarta soal Kesejahteraan Perempuan dalam Pekerjaan
TEMPO.CO, Jakarta – Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menanggapi soal pertanyaan mengenai kesejahteraan perempuan yang kerap bertimpangan dengan laki-laki dalam hal pekerjaan.
Dia mengatakan akan membuat sekolah free of charge baik di negeri maupun swasta yang nantinya terdaftar di pemerintah provinsi Jakarta. Selain itu, Ridwan Kamil akan mengadakan program pinjaman tanpa bunga tanpa angunan, membuat sekolah bagi perempuan khususnya untuk ibu-ibu, dan sekolah politik untuk perempua
. “Perempuan harus dilindungi perempuan harus memiliki hak,” kata dia dalam debat perdana Pilgub Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Ahad, 6 Oktober 2024.
Menanggapi hal itu, calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengatakan, kesejahteraan perempuan terbentuk karena adanya adab. Dia menjelaskan jika Pemerintah Provinsi bidang Ketenagakerjaan diharapkan dapat transparan dalam membuka prosedur pekerjaan terlebih untuk wanita. “Mari kita tingkatkan agar adil,” kata dia.
Sementara itu, calon Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung mengatakan untuk mensejahterakan kesenjangan pekerjaan dengan mengadakan process truthful setiap 3 bulan sekali di kecamatan. Ia juga akan membuat Balai Latihan Kerja, khususnya untuk perempuan.
Iklan
Sebagai penutup, Ridwan Kamil mengapresiasi seluruh tanggapan dari kedua pasangan calon dalam menuntaskan permasalahan kesejahteraan perempuan. “Saya yakin semua cagub semua tujuan yang baik namun dengan cara yang berbeda,” kata Ridwan Kamil.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyelenggarakan debat perdana bagi pasangan tiga calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno. Debat dilaksanakan pada malam Ahad ini, 6 Oktober 2024, bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara. Adapun tema debat perdana adalah “Penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota international”.
Pilihan Editor: Dharma Pongrekun: Budaya Antre di Transportasi Publik Harus Masuk ke Kurikulum Pendidikan