Rekonstruksi Anggaran 2025, Pemangkasan di 13 Kementerian dan Lembaga Hemat Ratusan Triliun

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah sudah melakukan rekonstruksi anggaran sejumlah Kementerian dan Lembaga (Ok/L) dalam APBN 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan pengeluaran negara dengan kondisi fiskal yang lebih terkendali.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan goal pemangkasan anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Kini, masing-masing Kementerian mulai menyesuaikan pagu anggaran mereka melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 12 dan 13 Februari 2025. Berikut rinciannya:

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Sejumlah kementerian dan lembaga terkena dampak pemangkasan ini, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang awalnya mendapat alokasi Rp 33,55 triliun, namun setelah revisi, hanya mengalami pemotongan Rp 7,27 triliun sehingga anggaran akhirnya menjadi Rp 26,27 triliun.

Kementerian Koperasi 
Kementerian Koperasi juga mengalami pengurangan sebesar Rp 155 miliar dari pagu awal Rp 437,3 miliar, menyisakan anggaran Rp 317 miliar. 

Kementerian PPN/Bappenas
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas terkena pemangkasan sebesar Rp 1 triliun, meski angka ini berkurang Rp 75 miliar setelah rekonstruksi.

Otorita IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) juga terdampak dengan pemangkasan Rp 1,15 triliun dari general pagu Rp 6,395 triliun, menyisakan Rp 5,042 triliun untuk pembangunan dan operasional IKN. 

Kementerian Pariwisata
Kementerian Pariwisata mengalami pemangkasan signifikan sekitar 37 persen dari anggaran semula Rp 1,4 triliun, sehingga tersisa Rp 884,9 miliar. 

Kementerian PAN-RB
Kementerian PAN-RB juga terkena pemotongan Rp 184,9 miliar dari general Rp 392,9 miliar, di mana belanja pegawai tetap menjadi prioritas utama.

Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri terkena pemangkasan  dari pagu anggaran semula sebsar Rp 4.79 triliun mnjadi Rp 2.6 triliun. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan terdapat perubahan efisiensi yang semula Rp 2,753 menjadi Rp 2,174 triliun.

Kementerian UMKM
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pagu anggaran 2025 dipangkas dari Rp 463,86 miliar menjadi Rp 220,9 miliar. Overall tersebut mengalami pengurangan dari potongan yang sebelumya direncanakan Rp 283 miliar menjadi Rp 242,9 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Bahkan, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut terkena efisiensi sebesar Rp 1,38 triliun atau sekitar 22,49 persen dari pagu awal Rp 6,15 triliun, sehingga anggaran BPK tahun ini ditetapkan menjadi Rp 4,77 triliun.

Kementerian BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan pemangkasan anggaran kementeriannya dari Rp 277,5 miliar menjadi Rp 215 miliar. Pemotongan mencakup pengawasan BUMN (50 persen), fasilitas pimpinan (70 persen), mobil dinas (66 persen), perjalanan dinas (54 persen), serta efisiensi di berbagai pos lainnya. Erick menekankan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk optimalisasi anggaran tanpa mengorbankan pengawasan.

Kementerian Pekerjaan Umum
Pagu anggaran Kementerian PU 2025 ditetapkan Rp 50,483 triliun setelah rekonstruksi pemangkasan dari Rp 81,38 triliun menjadi Rp 60,469 triliun. Ketua Komisi V DPR RI berharap efisiensi tidak berdampak pada pegawai, terutama P3K. Meski dikhawatirkan menghambat infrastruktur, Menteri PU Dody Hanggodo memastikan proyek tetap berjalan.

Kementerian Ekonomi Kreatif
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsa menyebut anggaran kementeriannya dipangkas Rp 90,4 miliar menjadi Rp 189 miliar tanpa rekonstruksi efisiensi dari Kemenkeu. Dana dibagi rata ke empat deputi, dengan tiap deputi kini mendapat Rp 9 miliar. Meski anggaran berkurang, program tetap berjalan dengan goal peningkatan ekspor, nilai tambah, dan tenaga kerja ekonomi kreatif hingga 2029.

Kementerian Transmigrasi
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pemangkasan anggaran menjadi Rp 83,5 miliar berdampak pada beasiswa, insentif tenaga kesehatan, dan jatah hidup transmigran. Ia mengusulkan tambahan Rp 10,5 miliar untuk pangan dan beasiswa serta Rp 2,5 triliun untuk revitalisasi kawasan transmigrasi.

Dede Leni Mardianti, Riri Rahayu, Sultan Abdurrahman, Ervana Trikarinaputri, Adil Al Hasan turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 
Pilihan editor: Rekonstruksi, Anggaran BPS Diputuskan Dipangkas Rp 1,59 Triliun Jadi Rp 4,11 Triliun