Demo Mahasiswa di Surabaya Paksa Ketua DPRD Jatim Telepon Mayor Teddy

TEMPO.CO, Jakarta – Ribuan mahasiswa se-Surabaya melakukan demonstrasi menyoroti kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Massa aksi memaksa Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf untuk menghubungi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

Massa aksi berkumpul di depan Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya pukul 13.00 WIB. Mereka kompak menggunakan almamater kampus masing-masing.

“Ada beberapa poin tuntutan seperti penolakan efisiensi anggaran sektor pendidikan hingga tolak multifungsi TNI di lembaga pemerintahan,” ujar Koordinator Badan Ekesekusi Mahasiswa Seluruh Indonesia (SI) Jawa Timur Aulia Thaariq Akbar kepada awak media, Senin, 17 Februari 2025.

Tampak sejumlah kritikan dan tuntutan yang ditulis para mahasiswa. Seperti ‘Indonesia Gelap’ ; ‘Pak Prabowo, Kami Butuh Pendidikan Free of charge, Bukan Makan Siang Free of charge’ ; Batalkan Efisiensi Anggaran Pendidikan, dan lain-lain.

Massa aksi sempat ditemui oleh beberapa anggota DPRD Jatim pada pukul 14.00 WIB. Namun, mahasiswa meminta agar Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf yang menemui langsung dan berorasi.

Negosiasi pun berhasil. Musyafak menemui massa aksi pada pukul 15.00 WIB. Tidak hanya berorasi, massa meminta Musyafak untuk menghubungi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy untuk menyampaikan langsung tuntutan mahasiswa.

Mereka menilai tuntutan mahasiswa tak cukup hanya ditandatangani DPRD Jatim. Namun harus didengar langsung oleh pemerintah pusat. “Mohon langsung telepon Prabowo atau ajudannya, Mayor Teddy atau Ketua DPR RI, Puan Maharani,” kata Aulia Thariq.

Mulanya, Musyafak mengaku tidak memiliki nomor telepon Prabowo maupun Puan. Namun, tak beberapa lama kemudian, salah satu staf DPRD Jatim memberikan ponselnya yang terdapat kontak Mayor Teddy.

Musyafak pun segera menelponnya. Namun, sambungan telepon itu ditolak oleh Mayor Teddy.

Dalam aksinya, sejumlah tuntutan mahasiswa se-Surabaya hari ini adalah:

1. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

2. Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak, seperti tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.

3. Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Free of charge dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

4. Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.

5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1, karena berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi.

6. Menolak Rencana Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan agar tidak menciptakan tumpang tindih hukum dalam proses peradilan serta mencegah terciptanya absolute energy kejaksaan karena adanya pelebaran wewenang kejaksaan dalam peradilan perkara.

7. Menuntut kejelasan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara

(IKN). Sekaligus menuntut untuk evaluasi anggaran pemerintahan di kwartal pertama

8. Wujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat, termasuk Surabaya Waterfront Land. Cabut Hak Guna Bangunan (HGB) ilegal di beberapa daerah Jawa Timur

9. Melakukan evaluasi terhadap instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga adanya peraturan turunan dari Inpres tersebut

10. Hapuskan Multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita Reformasi Indonesia.