Massa Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda Telah Membubarkan Diri

TEMPO.CO, Jakarta – Massa aksi mahasiswa yang menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap telah membubarkan diri pada sekitar pukul 20.30 WIB. Massa yang awalnya menumpuk di kawasan Patung Arjunawiwaha atau dikenal kawasan Patung Kuda perlahan meninggalkan tempat itu untuk kembali ke kampus masing-masing.

Sebelumnya aparat kepolisian telah meminta mahasiswa membubarkan diri pada sekitar pukul 18.00 WIB. “Kami sudah memberi waktu kepada adik-adik untuk membubarkan diri dengan tertib. Kami tidak ingin ada bentrokan,” kata polisi menggunakan mikrofon.

Aksi mahasiswa Indonesia Gelap itu digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta dan sekitarnya pada Senin, 17 Februari 2025. Massa aksi menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal Putra Ansar mengatakan bahwa aksi Indonesia Gelap dimaknai sebagai ketakutan warga negara Indonesia (WNI) terhadap masa depan bangsa. Dia menilai, di technology pemerintahan Prabowo, ada banyak isu dan kebijakan yang tidak professional rakyat.

“Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, dan kesejahteraan warga,” kata Satria ketika dihubungi Pace, Senin, 17 Februari 2025.

Selain itu salah satu organisasi mahasiswa yang akan turun ke jalan pada hari ini ialah BEM Universitas Indonesia (UI). Mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat. “Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” kata Iqbal. 

BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti membatalkan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, hingga mendesak pencairan tukin dosen ASN secepatnya.