Reaksi Rano Karno, Ahmad Luthfi, hingga Dedi Mulyadi atas Efisiensi Anggaran Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun, dengan rincian efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan switch ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Prabowo memerintahkan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Kebijakan pemangkasan anggaran dari Prabowo tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Rano Karno: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program yang Dikampanyekan Pramono-Rano

Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno, mengatakan tidak ada program kampanye Pramono-Rano di Pilkada 2024 yang terganggu akibat adanya efisiensi anggaran, apalagi Jakarta termasuk provinsi yang bisa mandiri. “Secara APBD, Jakarta itu sebetulnya mandiri, sangat bisa untuk hidup mandiri,” kata pria yang akrab disapa Si Doel setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Ahad, 16 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Rano memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program yang dikampanyekannya pasangan calon itu di Pilgub Jakarta 2025. Dia menjelaskan, setelah mendapat laporan dari tim transisi, efisiensi anggaran yang bisa dilakukan di Jakarta berkisar Rp 38 miliar dan jumlah tersebut memang tidak terlalu besar. “Tidak (mengganggu program yang dikampanyekan). Kita harus efisiensi, saya mendapat laporan dari tim transisi, bukan tidak besar, tapi artinya Pemda DKI diharapkan efisiensi tidak lebih dari Rp 38 miliar,” ujarnya.

Dia menambahkan efisiensi anggaran yang dilakukan, seperti pemotongan perjalanan dinas, makan minum, rapat di lodge dan lain sebagainya, sudah dipetakan. Namun dia juga tidak akan memangkas terlalu banyak, karena pemotongan ini akan berakibat kepada okupansi lodge dan ini bisa berdampak bagi perputaran perekonomian. “Mungkin juga jangan semua dipotong habis, kasihan juga lodge. Jadi diatur agar tidak melebihi dari goal,” tuturnya.

Sebelumnya, Rano menyatakan akan langsung bekerja setelah resmi dilantik, bahkan sebelumnya pun sudah bekerja dengan meninjau beberapa lokasi. “Sebelum dilantik saja saya sudah bekerja. Kemarin saya berkunjung ke Waduk Pluit,” kata dia.

Menurut Rano, setelah pelantikan hari pertama dipastikan akan langsung bekerja untuk warga Jakarta, karena ini sudah menjadi amanah yang diberikan. Doel menyebutkan telah meninjau beberapa lokasi terutama yang berkaitan dengan persiapan banjir pesisir (rob) di Jakarta. “Saya melihat waduk di Muara Baru dan saya berkunjung ke PIK. Karena sebelum dilantik rob sudah menghadang,” ujarnya.

Ahmad Luthfi: Efisiensi Sudah Kami Bicarakan

Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, menyebutkan telah menyiapkan tim transisi untuk mengatur efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo guna percepatan pembangunan di provinsi yang bakal dia pimpin. “Efisiensi, terutama switch daerah, sudah kami bicarakan. Kami punya tim transisi, sudah kami bentuk, jadi tim transisi kami dalam rangka percepatan daerah Jateng,” kata Luthfi ditemui usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah.

Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi menunjukan formulir pendaftaran sebelum menjalani tes kesehatan dan pengambilan tanda pangkat di Kantor Kemendagri, Jakarta, 16 Februari 2025. Antara/Muhammad Iqbal

Luthfi, yang berpasangan dengan Wakil Gubernur terpilih Taj Yasin Maimoen di Pilgub Jateng 2024, juga optimistis program pemerintah daerah yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dapat langsung dimulai setelah dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025. “Saya yakin pada saat nanti terhitung mulai tanggal 20 kita sudah working terkait dengan program-program dalam rangka integrasi dengan pemerintah pusat maupun kolaborasi di pemerintahan di wilayah Jateng,” ujarnya.

Dedi Mulyadi: Tak Gunakan Anggaran untuk Belanja yang Tidak Penting

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, berkomitmen memangkas belanja yang tidak penting guna mengimplementasikan Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran. Dedi memastikan efisiensi tersebut tidak mengganggu aspek pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jabar.

“Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jabar, sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting,” ujarnya usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah.

Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi (kiri) berjalan keluar ruangan usai menjalani tes kesehatan dan pengambilan tanda pangkat di Kantor Kemendagri, Jakarta, 16 Februari 2025. Antara/Muhammad Iqbal

Dia menjelaskan pemangkasan belanja tidak penting itu, seperti menghapus anggaran baju dinas, menihilkan anggaran perjalanan dinas luar negeri dari sebelumnya Rp 1,5 miliar, serta mengurangi anggaran perjalanan dinas dalam negeri menjadi Rp 700 juta dari Rp 1,8 miliar. Menurut Dedi, general nilai dari efisiensi anggaran belanja yang tidak penting, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang tidak semestinya dibuat, mencapai Rp 5 triliun.

Dedi mengatakan dana tersebut nantinya dialihkan untuk sektor pendidikan, seperti membangun ruang kelas dan sekolah baru; membangun jalan lintas mulai dari Parung Panjang, jalan Puncak Dua, hingga jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran.

Di sektor ketahanan pangan, dana hasil efisiensi bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan meningkatkan mutu laboratorium guna peningkatan bibit padi. Sementara itu, pada sektor kesehatan, akan digunakan untuk pengintegrasian layanan dari mulai rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.

“Seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan goal pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jabar bisa tuntas pada 2026 karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah sehingga nanti ke depan Jabar memiliki nilai investasi yang cukup,” ujar Dedi, yang berpasangan dengan Erwan Setiawan di Pilgub Jabar 2024.

Vedro Imanuel Girsang dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Efisiensi Anggaran akan Pengaruhi Pelayanan Publik di Beberapa Kementerian dan Lembaga