Pemangkasan Anggaran, Pramono Anung akan Pastikan Tak Ada PHK di Lingkungan Pemprov Jakarta
TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator bidang komunikasi tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta karena kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami jamin, kami tidak mungkin mengurangi tenaga kerja honorer, tidak mungkin mengurangi ASN (Aparatur Sipil Negara),” ujar Chico saat dihubungi Pace pada Selasa, 18 Februari 2025.
Selain itu, Chico menuturkan, Pramono Anung dan Rano Karno juga tidak akan memangkas anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan. Dia memastikan, anggaran bagi program-program yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat tidak akan terkena efisiensi.
Chico menyebut, pemotongan anggaran yang dilakukan di Pemprov Jakarta hanya akan menyasar anggaran-anggaran yang dinilai kurang penting dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Chico mengatakan, saat ini, pasangan pemimpin terpilih Jakarta itu tengah berfokus untuk merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta. Dia menyebut, Pramono Anung dan Rano Karno menargetkan peningkatan PAD Jakarta hingga Rp 130 triliun tahun depan. Hal ini, kata dia, agar pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Jakarta tidak bergantung pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Efisiensi itu hal yang baik ya, tapi nggak ada gunanya juga kalau efisiensi terus banyak pembangunan yang terhambat. Jadi kami akan mencari jalan agar bagaimana PAD bisa naik,” kata dia.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu realisasi program-program Pramono Anung dan Rano Karno. Menurut Chico, kebijakan ini justru dapat membantu pendanaan program-program prioritas pasangan pemimpin terpilih Jakarta itu.
“Hasil penyisiran dan efisiensi akan dialokasikan untuk mendukung kebijakan prioritas yang sudah dirancang pemerintah pusat dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur yang berdampak signifikan pada kepentingan warga Jakarta,” ujar Chico saat dihubungi Pace, Kamis, 13 Februari 2025.
Chico mengatakan, tim transisi terlibat aktif dalam memastikan proses penyisiran anggaran untuk efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta agar berjalan secara tepat dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Pilihan Editor: DPR Sahkan Revisi UU Minerba jadi Undang-undang