Prabowo Gagas KIM Plus Jadi Koalisi Permanen, Guru Besar Ilmu Politik Unair: Upaya Menghegemoni
TEMPO.CO, Surabaya – Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Hotman Siahaan menilai gagasan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus merupakan upaya untuk menghegemoni partai-partai politik.
Dan bagi partai politik anggota KIM plus, kata Hotman, membentuk koalisi permanen sejak dini tidak jadi persoalan asalkan ada jaminan dari Prabowo bahwa kepentingan yang sudah mereka dapatkan jangan sampai terklepas.
“Sejauh mana kepentingan dari orang-orang yang berkoalisi itu dijaga dan dijamin oleh Prabowo, mendapat bagian semua, ya bisa permanen-lah dia. Kan kepentingannya cuman di sana,” kata Hotman saat dihubungi, Rabu, 19 Februari 2025.
Selain itu, ujar Hotman, gagasan membentuk koalisi permanen Prabowo juga untuk melapangkan jalan pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai presiden periode kedua pada 2029. Sehingga setelah berhasil mempermanenkan koalisi, Prabowo mulai melakukan hegemoni-hegemoni.
Hegemono tersebut penting dilakukan Prabowo sejak jauh-jauh hari karena nantinya sudah tidak ada lagi syarat parliamentary threshold dalam pencalonan presiden. Hotman melihat hegemoni sudah mulai dilakukan Prabowo saat berorasi di acara silaturahmi KIM plus, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat pekan lalu. “Salah satunya dengan mengucapkan sebuah yang akhirnya jadi viral di media sosial itu ,” tutur Hotman.
Bentuk hegemoni Prabowo yang lain, kata Hotman, ialah saat Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengomentari kebijakan pembatasan elpiji melon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Kebijakan Bahlil yang menyusahkan rakyat kecil itu pun batal seketika.
Bagi Hotman tinggal PDI Perjuangan saja partai politik besar yang sampai saat ini sulit ditekuk Prabowo. Walau pun Hotman tak bisa meramal sikap politik Megawati Soekarnoputri ke depannya, namun sampai saat ini ia masih yakin bahwa PDIP tetap tidak akan mau ikut koalisi besar.
“Walau pun tak dipungkiri bahwa di dalam PDIP sendiri terjadi faksi-faksi, ada yang mau dekat (dengan penguasa), ada yang tidak. Tapi saya lihat PDIP enggak perduli, buktinya enggak ikut kabinet enggak urusan tuh,” kata Hotman.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa gagasan koalisi permanen KIM Plus dimaksudkan untuk menciptakan kontinuitas pembangunan. “Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 18 Februari 2025.
Menurutnya koalisi permanen merupakan gagasan yang baik demi terciptanya stabilitas politik di tanah air, sehingga diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas pemerintahan. Namun bagi Muzani koalisi permanen sebenarnya bukan hal baru.
“Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang,” tuturnya.
Meski demikian implementasi gagasan koalisi permanen tersebut sejauh ini belum digulirkan. “Sampai hari ini belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu,” kata Ketua MPR RI itu.
Pilihan Editor: Sekjen Gerindra Klaim Koalisi Permanen Tak Ganggu Pengawasan terhadap Pemerintah