PDIP Tegaskan Surat Instruksi Megawati soal Retret Kepala Daerah Tetap Berlaku
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mentioned Abdullah mengatakan instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal penundaan mengikuti retret bagi kepala daerah dari partainya tetap berlaku. Ia mengatakan instruksi Megawati itu belum mengubah instruksinya soal retret kepala daerah itu.
“Iya, masih berlaku instruksinya,” kata Mentioned usai bertemu dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Jumat malam, 21 Februari 2025.
Mentioned mengatakan partainya akan terus memantau situasi sebelum mengeluarkan sikap terbaru. “Kita tunggu lah. Soal sikap. Soal surat,” ujar dia.
Mentioned mengatakan publik tidak perlu membenturkan urusan retret dengan ketidakhadiran kepala daerah dari PDIP. Ia mengatakan pertemuan dengan Megawati tidak secara khusus membahas urusan retret.
Sejak petang tadi, sejumlah elite PDIP berdatangan ke kediaman Megawati Soekarnoputri. Satu persatu mereka datang, diantaranya Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDIP Mentioned Abdullah dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Mereka keluar dari rumah Megawati sekitar pukul 22.00 WIB.
Pertemuan ini diduga berkaitan dengan instruksi Megawati agar para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju schedule retret di Akademi Militer, Magelang. Instruksi ini sebagai respons dari penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Terpisah, sebanyak 48 kepala daerah belum menghadiri retret di Akmil Magelang pada Jumat, 21 Februari 2025. Rencananya 503 kepala daerah dari seluruh Indonesia mengikuti acara yang berlangsung hingga 28 Februari 2025 tersebut. “Ada 48 yang belum terlihat,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Jumat.
Dia mengatakan panitia terus menghubungi para kepala daerah yang belum hadir tersebut untuk meminta kejelasan dan alasannya. Selain 48 kepala daerah yang tak hadir itu, ada enam lainnya yang meminta izin tidak mengikuti retret. “Sebanyak lima kepala daerah mengajukan izin karena sakit, dan seorang lagi karena acara keluarga.”
Bima Arya mengatakan kepala daerah yang izin tak hadir mengikuti retret diminta untuk digantikan wakilnya. “Acara ini sangat penting untuk memastikan program pemerintah pusat sinkron dengan pemeriantah daerah. Maka, harus ada yang menggantikan kepala daerah yang tak bisa hadir,” tuturnya.
Jamal Abdun Nashr berkontribusi dalam penulisan artikel ini.