Kepala Daerah Telat Datang Retret Tak Dinyatakan Lulus, Bagaimana dengan Kader PDIP?

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan kepala daerah yang datang terlambat dan tak menghadiri kelas retret atau pembekalan minimum 90 persen akan memperoleh sertifikat berbeda dengan yang mengikuti sejak awal pada 21 Februari 2025. Tito menyampaikan hal itu pada Ahad malam, 23 Februari 2025.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Instruksi soal retret kepala daerah itu sebagai respons dari penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Instruksi Megawati tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025. “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand via commander name.”

Instruksi Megawati itu membuat sejumlah kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatannya mengikuti retret di Akmil Magelang sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati.

Alasan Mendagri Berikan Sertifikat Berbeda kepada Peserta Retret yang Terlambat

Mendagri mengungkapkan alasan mengapa kepala daerah yang datang terlambat dan tak menghadiri kelas retret kepala daerah minimum 90 persen akan memperoleh sertifikat berbeda. “Kami akan bedakan sertifikatnya, yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang tengah-tengah kami beri sertifikat telah mengikuti. Telah mengikuti saja, tidak ada kata lulus, mengapresiasi saja,” kata Tito pada Ahad malam.

Mantan Kapolri itu menyebutkan akan ada kepala daerah yang menyusul datang dalam pembekalan di Akmil Magelang tersebut. “Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung,” ujarnya.

Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan akan ada kepala daerah dari PDIP yang menyusul datang di retret. “Sepertinya ada kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada juga yang kemudian bergabung,” kata Bima di komplek Akmil pada Ahad.

Namun Bima mengaku belum tahu kapan mereka akan datang retret di Akmil Magelang. “Mengenai waktunya kapan, siapa saja, mari kita tunggu,” ujarnya.

Sejumlah 51 Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret Sejak Hari Pertama

Tito menyebutkan 51 kepala daerah kader PDIP telah mengikuti retret di Akademi Militer Magelang sejak hari pertama. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 21 sampai 28 Februari 2025. “Seingat saya dari knowledge kami, kalau enggak salah ada 97 (kepala daerah) kader PDIP dari 503 (peserta). Lebih kurang 50 lebih, 51 sudah masuk dari hari pertama,” kata Tito, Ahad malam.

Menurut dia, para kepala daerah yang telah bergabung itu menilai retret ini berguna untuk pemerintahannya ke depan. “Dan mereka tahu bahwa pada saat pemilihan, yang memilih kan rakyat tanggung jawabnya kepada rakyat,” ujar dia.

Berdasarkan, knowledge yang disampaikan Tito berarti masih ada 46 kepala daerah kader PDIP yang belum hadir. Panitia mempersilakan mereka jika akan bergabung dengan kepala daerah lainnya dalam orientasi.

17 Kepala Daerah Kader PDIP Menyusul ke Retret pada Ahad Malam

Mendagri menuturkan 17 kepala daerah kader PDIP telah menyusul menghadiri retret di Akmil Magelang pada Ahad malam, 23 Februari 2025. Sebelumnya, mereka menunda kedatangan atas instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Saya dengar ada 17 yang baru masuk. Semua kader PDIP. Saya dengar pukul 21.00 tadi malam,” kata Tito pada Senin, 24 Februari 2025.

Belum diketahui para kepala daerah itu masuk house Akmil melalui pintu mana. Sebab, para jurnalis menunggu kedatangan mereka di akses masuk lapangan golfing lokasi retret tetapi hingga pukul 21.30 WIB tak ada kepala daerah yang melintas masuk.

Tito mempersilakan kepala daerah yang baru datang agar segera menyesuaikan diri dengan peserta lain. “Berkenalan dengan teman-teman yang lain, ikuti narasumber, manfaatkan waktu sekali lagi untuk membangun jaringan,” ujarnya.

Soal Sanksi bagi Kader PDIP yang Tetap Mengikuti Retret Kepala Daerah

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus mengatakan belum ada keputusan sanksi terhadap kader partainya yang tetap berangkat mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang. Sebagian kepala daerah dari PDIP diketahui tetap hadir meski ada larangan dari Megawati Soekarnoputri. “Nggak (ada sanksi). Santai saja,” kata Deddy usai pertemuan dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat malam, 21 Februari 2025.

Adapun Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Mentioned Abdullah juga menyebutkan belum ada putusan mengenai sanksi bagi kader yang melanggar instruksi Megawati. Menurut dia, larangan retret tersebut merupakan urusan inside partai. “Sabar, sabar. Ini kan urusan inside, natural urusan inside,” kata Mentioned saat keluar dari kediaman Megawati.

Di sisi lain, Mentioned yakin kader PDIP yang tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum untuk tidak berangkat retret tidak akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. “Dan sudah ada dekret dari Mendagri bahwa tidak hadir ke retret itu tidak berarti ada sanksinya,” ujarnya.

Mentioned mengatakan instruksi dari Megawati soal penundaan mengikuti retret bagi kepala daerah dari partainya tetap berlaku. Dia menuturkan PDIP akan terus memantau situasi sebelum mengeluarkan sikap terbaru. “Kita tunggu lah. Soal sikap. Soal surat,” tuturnya.

Pertemuan di Jalan Teuku Umar pada Jumat malam, diduga berkaitan dengan instruksi Megawati agar para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju schedule retret. Instruksi ini sebagai respons dari penahanan Hasto oleh KPK.

Berdasarkan pantauan Pace di Magelang, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, yang merupakan kader PDIP, tetap menghadiri retret kepala daerah. Namun Paramitha enggan berkomentar ketika ditemui di Akmil Magelang. Dia berjalan dari tenda menuju Gedung Sudirman pada pukul 13.35 WIB. “Jangan ya,” kata dia ketika hendak diwawancara.

Hammam Izzuddin dan Jamal Abdun Nashr berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Fakta-fakta soal Pertemuan Prabowo dengan Pemred Media