Rosan Roeslani Tiba di Istana Menjelang Peluncuran Resmi Danantara
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan Roeslani tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025 pagi. Kehadiran Rosan menjelang peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara hari ini.
Rosan merupakan satu dari tiga nama yang dikabarkan akan mengepalai badan pengelola perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Dua orang lain yakni Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria.
Rosan tiba sekitar pukul 09.00 WIB. Dia mengenakan setelan jas biru, kemeja putih, dan dasi biru. Ditanya apakah akan mengepalai Danantara, Rosan belum berkenan menjawab. “Nanti saja,” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025.
Prabowo sebelumnya sempat mengangkat Muliaman Hadad, eks ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, menjadi Kepala Danantara pada 22 Oktober 2024. Namun, nama-nama lain kini muncul menjadi calon bos BPI Danantara menjelang peluncuran resminya.
Namun, Presiden dikabarkan akan merombak jajaran pengurus Danantara. Berdasarkan laporan Pace berjudul Di Balik Pergantian Bos Danantara: Benarkah Muliaman Hadad Tersingkir? ada tiga nama yang disebut-sebut masuk dalam radar bakal calon petinggi Danantara.
Rosan Roeslani, yang saat ini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi, disebut akan menjadi leader govt officer (CEO) Danantara. Sementara itu, Pandu Satria Sjahrir, pengusaha yang juga keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, dikabarkan menjadi leader funding officer (CIO). Adapun Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN, disebut sebagai calon leader running officer (COO) Danantara.
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara hari ini, 24 Februari 2025.
Sebelumnya pada International Governments Summit 2025, Prabowo mengatakan, Pemerintah Indonesia siap meluncurkan sovereign wealth fund terbaru, Danantara, yang menurut evaluasi awal akan mengelola US$ 900 miliar asset beneath control (AUM) atau aset dalam pengelolaan. Adapun preliminary investment atau pendanaan awalnya ditargetkan sebesar US$ 20 miliar.
“Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dolar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliar dolar AS, yang akan menjadi nilai tambah signifikan bagi negara kami,” kata Prabowo.
Prabowo menuturkan dana dalam superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Danantara akan diinvestasikan pada proyek-proyek strategis di berbagai sektor. Dia pun berharap, proyek-proyek berkelanjutan tersebut nantinya dapat berkontribusi pada pencapaian goal pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
“Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, akan menginvestasikan sumber daya alam (SDA) dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, industri hilir, manufaktur canggih, dan produksi pangan, dan lain-lain,” ujar Prabowo dalam acara International Governments Summit 2025.
Danantara bekerja dengan mengumpulkan aset BUMN untuk mencari uang. Aset tersebut akan digadaikan sebagai jaminan utang atau bahkan dijual.
Kepala Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyebut Danantara bertugas mengelola investasi negara di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Muliaman mengatakan pembentukan Danantara merupakan wujud dari komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara.
Presiden, lanjut dia, menginginkan pengelolaan investasi yang bisa lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. “Ya, misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Lalu, kebijakan investasi nasional seperti apa,” ucap Muliaman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Pembentukan Danantara tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau UU BUMN. Pengesahan RUU tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Melynda Dwi Puspita, Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, dan Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.