Kementerian Koperasi Buka Kesempatan Ormas Terlibat Program Makan Bergizi Free of charge
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Koperasi membuka kesempatan untuk organisasi masyarakat atau ormas terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa keterlibatan tersebut dapat dilakukan dengan cara membentuk koperasi.
“Ini dapat dilakukan misalnya dengan membentuk koperasi. Kami mendorong ormas terlibat aktif menyukseskan MBG, baik sebagai SPPG atau pun sebagai pemasok bahan baku,” kata dia saat menghadiri FGD Kerja sama Kemitraan Umat Islam dan Lembaga Keagamaan Nasional di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi.
Kemudian menurut Ferry, pendirian dan pengaktifan koperasi yang dimiliki oleh ormas dapat menjadi peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi para anggotanya. Oleh karena itu, program yang diklaimnya strategis ini membutuhkan peran dari ormas.
“Jadi misalnya, untuk satu SPPG itu kan melayani 3.000 penerima manfaat setiap harinya. Maka ormas bisa merekrut anggotanya maupun penduduk sekitar untuk menjadi pegawai SPPG. Ini membuka lapangan kerja baru,” papar Ferry,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i memang mengajak ormas untuk terlibat dalam program besutan Presiden Prabowo Subianto ini.
Sebelumnya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan sebanyak 1.923 koperasi akan menjadi pemasok bahan baku untuk program makan bergizi free of charge.
“Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, berkontribusi dalam program makan bergizi free of charge. Hal itu termasuk koperasi telur, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya,” ujar Budi seusai rapat koordinator bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 3 Januari 2024.
Budi menjelaskan, koperasi tersebut akan membantu menyediakan sejumlah bahan baku. Contohnya, koperasi peternak telur membantu menyediakan telur untuk program makan bergii free of charge. Tidak hanya koperasi, Budi mengatakan, pemerintah akan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) membantu program tersebut.
Hendrik Yaputra berkontribusi pada penulisan artikel ini.