DPR Sebut Alasan Penundaan Pengangkatan CPNS karena Hambatan Anggaran Daerah
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan mengatakan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK disebabkan kondisi pemerintah daerah yang cukup berat untuk mengalokasikan anggaran di masa awal transisi kepala daerah. Menurut dia, hal itu jadi pertimbangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rapat bersama komisinya.
“Perhitungan (pemerintah), kepala daerah baru dilantik dan belum mengalokasikan anggaran untuk visi misi baru. Ditambah efisiensi dan sebagainya sehingga daerah banyak yang berat untuk menganggarkan,” kata Dede saat dihubungi Pace pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Politikus Partai Demokrat ini mengatakan semula Kemenpan RB mengajukan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan serentak pada Oktober 2026. Namun komisinya meminta agar pengangkatan itu bisa dipercepat.
Sehingga, akhirnya rapat pada Rabu, 5 Maret 2025 lalu memutuskan agar pengangkatan CPNS paling lambat pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Menurut Dede, pihaknya membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan bersama Kemenpan RB ini usai muncul banyak keberatan dari para peserta seleksi CPNS dan PPPK ihwal penundaan pengangkatan.
“Tentunya setiap kebijakan akan dievaluasi. Melihat situasi yang berkembang. Kami juga lihat kemampuan keuangan daerah masing-masing,” ujar dia.
Adapun, Menpan RB Rini Widyantini akhirnya memutuskan pengangkatan CPNS dilakukan secara serentak. Menurut dia, hal itu dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan. Rini menyebut sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan Calon ASN (CASN) begitu juga formasi, jabatan, dan penempatannya.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini melalui keterangan resmi kementerian pada Jumat, 7 Maret 2025.
Rini mengungkapkan selama ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut.
Lebih lanjut, pemerintah memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025. Sementara bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2) ditetapkan pada pada 1 Maret 2026.
Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN tengah menyiapkan peta pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi.
Rini memastikan sebelumnya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
Diketahui, pada 2024 pemerintah telah mengadakan seleksi CASN dengan overall formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK, berdasarkan knowledge consistent with Januari 2025. Proses seleksi CPNS dimulai pada Agustus 2024, sementara seleksi PPPK dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada September 2024 dan tahap kedua pada Januari 2025.
Daniel A Fajri dan Eka Yudha berkontribusi dalam artikel ini.