Komisi II DPR soal Penundaan Pengangkatan CPNS: Masih Berpotensi Dievaluasi
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan mengatakan penundaan pengangkatan CPNS menjadi pada Oktober 2025 dan PPPK di Maret 2026 merupakan hasil negosiasi pihaknya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mulanya, kata dia, dalam rapat Kemenpan RB mengajukan agar CPNS dan PPPK diangkat pada Oktober 2026.
“Kemarin pemerintah mengajukan semua, baik CPNS maupun PPPK di Oktober 2026 semua. Namun Komisi II tetap meminta agar semua diajukan ke 2025,” ujar Dede saat dihubungi Pace pada Sabtu, 8 Maret 2026.
Akhirnya, kata Dede, titik temu dicapai dengan memajukan pengangkatan CPNS dilakukan pada Oktober 2025, sementara PPPK pada Maret 2026. Dede mengatakan, kebijakan ini masih berpotensi dievaluasi melihat situasi yang berkembang. Mengingat di media sosial muncul banyak polemik dan keluhan dari peserta seleksi CPNS yang merasa keberatan dengan penundaan pengangkatan. “Tentunya setiap kebijakan akan dievaluasi. Melihat situasi yang berkembang,” kata dia.
Menpan RB Rini Widyantini memutuskan pengangkatan CPNS dilakukan secara serentak. Menurut dia, hal itu dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan. Rini menyebut sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan Calon ASN (CASN) begitu juga formasi, jabatan, dan penempatannya.
“Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” kata Rini melalui keterangan resmi kementerian pada Jumat, 7 Maret 2025.
Rini mengungkapkan selama ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut.
Lebih lanjut, pemerintah memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025. Sementara bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2) ditetapkan pada pada 1 Maret 2026.
Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN tengah menyiapkan peta pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi.
Rini memastikan sebelumnya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.
Pada 2024, pemerintah telah mengadakan seleksi CASN dengan overall formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK, berdasarkan information according to Januari 2025. Proses seleksi CPNS dimulai pada Agustus 2024, sementara seleksi PPPK dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada September 2024 dan tahap kedua pada Januari 2025.
Daniel A Fajri dan Eka Yudha berkontribusi dalam penulisan artikel ini.