Hibisc Myth Puncak Dibongkar, DPR : Sikat Semua Dan Tak Perlu Ganti Rugi

“Pertama-tama kita sangat setuju dan sepakat kawasan Puncak kembali fungsinya sebagai resapan air, karena ini dampaknya kena ke jutaan umat manusia. Sudah saatnya pemerintah tegas, sikat semua yang melanggar hingga ke akarnya. Kalau perlu ungkap semua nama besar yang memiliki atau menguasai lahan di puncak dan mengalihkan peruntukan fungsinya,” kata pria yang akrab di sapa kang AW ini kepada Pace di Kemang, Bogor. Ahad, 9 Maret 2025.

AW mengatakan meski ada kerugian dalam pembongkaran itu, pemerintah tidak perlu membayar atau mengganti rugi atas kerugian yang diderita oleh mereka yang menyalahi aturan. Selain itu, menurut legislator asal Kabupaten Bogor ini, PT. Jaswita Lestari Jaya selaku pemilik Hibics fantasi Puncak juga tidak bisa menggugat ganti rugi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Pemprov Jawa Barat meskipun siap membayar ganti rugi atas nilai investasi.

“Tidak bisa proprietor Hibisc, meski dia BUMD Jawa Barat dan investornya meminta ganti rugi kepada Pemprov Jawa Barat. Sebab, KSO yang mereka lakukan perjanjian hukumnya tidak bisa dibenarkan atas nama hukum. Itu buktinya mereka melanggar aturan lingkungan sehingga dibongkar,” kata AW menjelaskan. 

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini menyebut, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terhadap Hibisc atau PT. Jaswita bisa menjadi contoh dalam menegakkan aturan terhadap objek wisata lainnya. Bahkan, kalau KSO dilanggar secara massif dan berdampak negatif, menurut AW, maka KSO itu bisa batal dan berpengaruh terhadap IMB yang sudah mereka kantongi sebelumnya. 

“Dengan begitu cita-cita keinginan kita semua mengembalikan Puncak menjadi lahan hijau dan kawasan hutan lindung sebagai serapan air, bisa terealisasikan. Kami sangat mendukung jika lahan yang sudah di bongkar dikembalikan secara permanen menjadi hutan kembali dengan langsung ditanami pohon,” kata AW.