Pramono Anung Siap Terlibat dalam Program Pengendalian Banjir Jabodetabek dan Cianjur
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambut baik pembentukan tim khusus pengendalian banjir antar daerah oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pembentukan tim ini dilakukan melalui rapat koordinasi antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Kemenko PMK Kamis pagi, 27 Maret 2025.
“Intinya kan memang akan dikoordinasikan antara Jawa Barat, Jakarta dan juga Banten Dari hulu dan juga menengah dan hilir,” ujar Pramono saat ditemui di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis, 27 Maret 2025.
Dia menyatakan Pemerintah Provinsi Jakarta siap melaksanakan program-program pengendalian banjir yang dirumuskan oleh tim tersebut, termasuk salah satunya mengenai normalisasi Kali Ciliwung. Pramono mengatakan akan mengumumkan penetapan lokasi normalisasi Kali Ciliwung setelah momen lebaran 2025.
Dia pun berharap pengendalian banjir yang dikoordinasikan ini dapat menjadi solusi penanganan banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cianjur. “Mudah-mudahan dengan penanganan yang sudah dikoordinasikan ini akan menjadi lebih tertata, lebih baik,” kata dia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membentuk tim khusus pengendalian banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Dia menunjuk Wakil Menteri Pembangunan Umum (PU) Diana Kusumastuti sebagai ketua tim tersebut.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi mengenai pengendalian banjir yang diikuti berbagai kementerian, lembaga, dan sejumlah pemimpin daerah. “Ini adalah upaya kita untuk melakukan penanganan banjir secara komprehensif dan sinergis sekaligus juga sistematis,” ujar Pratikno di Kantor Kementerian PMK, Kamis.
Pratikno menuturkan banjir di wilayah Jabodetabekjur tidak bisa diselesaikan dengan langkah yang parsial. Menurut dia, untuk mengendalikan banjir diperlukan langkah yang komprehensif serta sinergitas antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian, pembaga, dan kepala daerah itu menyepakati dibentuknya tim khusus yang bertugas merumuskan langkah konkret pengendalian banjir serta melakukan tracking dan evaluasi.
Diana mengatakan sebelum rapat terbatas ini, dia telah menemui kepala daerah Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk membahas rencana pengendalian banjir ini. Dia mengklaim seluruh kepala daerah mendukung upaya pemerintah pusat dalam pengendalian banjir. “Pemerintah daerah sudah sepakat untuk hal ini,” kata dia.