Berlakukan FWA pada 8 April 2025, Kemenpan RB: Bukan Tambahan Hari Libur
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberlakukan pengaturan kerja yang fleksibel atau versatile paintings association (FWA) pada 8 April 2025 bagi aparatur sipil negara (ASN). Melalui unggahan di media sosialnya, kementerian yang dibawahi Menteri Rini Widyantini itu menekankan bahwa 8 April bukan merupakan hari libur tambahan di luar periode cuti bersama.
“Ingat ya rekan ASN, cuti bersama sampai 7 April 2025. 8 April 2025 bukan tambahan hari libur,” tertulis dalam unggahan akun Instagram resmi @kemenpanrb pada Jumat, 4 April 2025.
Kebijakan menetapkan FWA tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas SE Menteri PAN RB Nomor 2 Tahun 2025. Keputusan Kementerian PAN RB mempertimbangkan masukan Kementerian Perhubungan dan lembaga lainnya untuk mengurai kepadatan arus balik.
“Kami ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Menteri PAN RB Rini Widyantini di Jakarta pada Jumat, 4 April 2025 seperti yang dilansir dari publikasi situs Kementerian PAN-RB, https://menpan.cross.identity/.
Menteri Rini memandang perlu untuk melakukan perubahan atas SE Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sebelumnya memperingatkan para ASN untuk tidak terlambat masuk pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran pada 8 April 2025. Bima mengungkapkan jika schedule pertama masuk kerja usai libur Lebaran adalah halal bi halal karena para ASN harus mengikuti schedule tersebut tepat waktu.
“Wah, nggak bisa santai-santai. Hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal-bihalal, semuanya. Nah, itu harus on time,” kata Bima saat ditemui dalam acara open area oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Rabu, 2 April 2025.
Apabila terlambat atau tidak masuk pada hari pertama, ASN akan mendapatkan sanksi. Sanksi kepada ASN dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut informasi dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Peraturan perundang-undangan tersebut memuat kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi ASN yang tidak menaati kewajiban dan melanggar aturan yang telah ditetapkan.
Salsabilla Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.