Kemensos dan KemenPPPA Sinergi Lindungi Perempuan dan Anak
INFO NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kantor Kementerian PPPA, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menekankan pentingnya proses bisnis yang jelas dalam menangani kelompok rentan. Ia menyebut, Asta Cita Presiden Prabowo mendorong sinergi lintas kementerian untuk membantu korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, serta persoalan perempuan dan anak lainnya. “Kami Kementerian Sosial bekerja sama dengan Ibu Arifah dan jajaran lewat beberapa kegiatan,” ujarnya.
Sedangkan bersama Kementerian Kesehatan, kolaborasi yang telah dilaksanakan antara lain terkait pencegahan kekerasan, rehabilitas sosial, dan rehabilitasi medis. “Untuk keperluan itu kami memiliki 31 sentra terpadu yang merupakan bagian dari upaya untuk memberikan layanan bagi kelompok rentan tersebut,” tutur Gus Ipul.
Karena itu, ia bersyukur kini dapat bersinergi dengan Kementerian PPPA. “Hari ini MoU telah ditandatangani bersama beberapa kementerian dan lembaga, serta bekerja sama dengan Ibu Arifah dan jajarannya agar masalah sosial terutama yang menerpa kelompok rentan perempuan dan anak bisa kita berikan layanan sebaik-baiknya,” katanya.
Adapun, Arifah menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan Hari Kartini. Ia berharap spirit Kartini dapat menyemangati perempuan Indonesia untuk berperan aktif menuju Indonesia Emas 2045.
“Penandatanganan ini bukan hanya mempertegas semangat kebersamaan kolaborasi dan sinergi, tapi juga mempertegas komitmen kita dan dukungan kementerian kami dalam memperkuat perempuan Indonesia dan pemenuhan hak anak Indonesia dalam menyalakan obor perubahan di negara tercinta,” kata Arifah.
Ia menyadari persoalan perempuan dan anak sangat kompleks. Sehingga, tidak bisa diselesaikan kementeriannya saja. “Kami butuh berkolaborasi dan bersinergi untuk saling mendukung, kolaborasi untuk bisa selesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat,” ujar dia.
Arifah menuturkan, kementeriannya telah menetapkan program prioritas yang disebut Ruang Bersama Indonesia yang merupakan kelanjutan dari Desa Ramah Anak. Ruang Bersama Indonesia ingin mewujudkan desa ideally suited tanpa anak stunting, kekerasan, dan perempuan yang tidak berdaya.
“Mudah-mudahan kolaborasi sinergi berbasis desa bisa menjadi jawaban persoalan bersama,” katanya.
Kolaborasi ini bahkan mendapat perhatian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang menunggu hasilnya sehingga tidak ada lagi perempuan Indonesia yang tidak berdaya. “Dan, tidak ada lagi anak yang tidak terlindungi,” katanya. (*)