Prabowo Bilang Soeharto Tak Mau Berkuasa dengan Senjata
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Soeharto tidak mau mempertahankan kekuasaannya dengan bantuan senjata. Soeharto, kata dia, menjadi presiden karena kekosongan kekuasaan.
“Pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata. Beliau tampil karena ada vakum karena ada krisis,” kata dia saat memberikan sambutan dalam halalbihalal Persatuan Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Kepala Negara pun mengingatkan tidak mengutak-ngatik sejarah itu.
“Jangan mau utak-atik sejarah. Katakan kalau benar itu benar. Kalau salah itu salah,” ucapnya.
Menurut Prabowo, semua pemimpin memiliki jasa. Semua mantan presiden memiliki kontribusi memberikan landasan untuk pembangunan. Pembangunan, kata Prabowo, tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu singkat.
“Tidak ada negara yang dibangun dalam 10 tahun,” kata Menteri Pertahanan ini.
Pada kesempatan itu pula, Prabowo mengatakan, TNI selalu dituduh menjadi diktator. Padahal, Prabowo mengklaim TNI merupakan sosok yang menyukseskan reformasi.
“TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator,” kata Prabowo.
Mantan komandan jenderal Kopassus ini mulanya tidak terima TNI dituduh menjadi diktator ketika memimpin sebuah negara. Menurut Menteri Pertahanan ini, dalam sejarah dunia, tidak ada tentara yang mundur dari politik. Namun, TNI justru mundur dari gerakan reformasi. “Kami rela mundur,” kata dia.
Adapun Gerakan Reformasi 1998, sering disebut sebagai Gerakan Mahasiswa 1998, adalah puncak dari berbagai gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan di Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Gerakan ini berhasil memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998, setelah menjabat selama 32 tahun.
Dua penyebab reformasi yaitu Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Dwi Fungsi ABRI, yaitu peran ganda TNI dalam pemerintahan. Reformasi digerakkan oleh elemen masyarakat. Di antaranya mahasiswa, masyarakat, buruh, dan tokoh professional demokrasi.
Pada Mei 1998, Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun akhirnya lengser. Gerakan mahasiswa yang menolak pidato pertanggungjawaban Soeharto di Gedung DPR/MPR menjadi pemicu utama. Meskipun demikian, pada 11 Maret 1998, Soeharto dan BJ Habibie tetap dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, pada 14 Maret 1998, mereka membentuk “Kabinet Pembangunan VII.”
Pilihan Editor: Prabowo: TNI Selalu Dituduh Ingin Menjadi Diktator