Dedi Mulyadi Klarifikasi soal Vasektomi Jadi Syarat Penerima Bansos
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya tidak akan menjadikan program keluarga berencana atau KB, khususnya vasektomi, sebagai syarat masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Menurut dia, apa yang pernah disampaikan di media sosial merupakan bentuk seruan dan anjuran saja. Dia juga mengatakan KB yang dimaksud tidak harus vasektomi, bisa pengaman ataupun pencegah kehamilan lain yang bisa digunakan oleh laki-laki.
“Tidak ada kebijakan itu,” kata Dedi. “Bisa dilihat di media sosial saya. Saya mengatakan penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana dan kalau bisa laki-laki,” ucapnya di Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.
Isu vasektomi menjadi syarat bansos mencuat dari pernyatan Dedi Mulyadi dalam rapat koordinasi Pemprov Jabar di Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Dedi menyampaikan rencana mengharuskan penerima bansos melakukan vasektomi terlebih dahulu. Bahkan, ia mengusulkan warga yang bersedia vasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.
Saat itu, Dedi mengaku sering dimintai tolong orang untuk membantu biaya kelahiran yang angkanya mencapai Rp 25 juta. Menurut dia, banyak orang tua yang belum bisa bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran dan pendidikan anak-anaknya.
“Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” kata dia.
Menurut Dedi, pendekatan ini akan diberlakukan pada berbagai jenis bantuan, seperti subsidi biaya rumah sakit, kelahiran, listrik, pangan non-tunai, beasiswa, dan lainnya. Ia menekankan pentingnya partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana, sebagai bentuk tanggung jawab keluarga yang tidak hanya dibebankan pada perempuan.
“Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan gitu loh,” katanya.
Ricky Juliansyah berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Jika Tentara Jadi Polisi Penyidik Narkoba