Kemendes Catat 3.264 Desa Belum Mendapat Aliran Listrik
TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Taufik Madjid menyebut ada 3.264 desa yang belum mendapat aliran listrik. Taufik menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat bersama panitia kerja pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan daerah marginal bersama Komisi X DPR.
Menurut Taufik, ketiadaan listrik bagi ribuan desa itu turut berpengaruh pada sektor pendidikan. “Kami punya information 3.264 desa yang tidak dialiri listrik. Ini juga pengaruh ke sektor pendidikan, orang mau belajar bagaimana, kalau listriknya (tidak ada),” ucap Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 19 Mei 2025.
Ia menjelaskan, lebih dari tiga ribu desa itu dikategorikan sebagai desa berlistrik. Namun, menurut Taufik, durasi aliran listrik itu yang justru perlu diperiksa. Sebab, ada desa yang menerima aliran listrik hanya selama empat hingga 12 jam sehari, tetapi tetap masuk kategori desa yang dialiri listrik.
Taufik pun mempertanyakan bagaimana para siswa bisa belajar dan juga menyelesaikan pekerjaan rumah, jika tempat tinggal mereka tak ada listrik. “Ataupun sekarang kita bicara peningkatan IT, misalnya punya web, tapi mana akses sinyalnya kalau listriknya, HP-nya juga atau yang lain tidak bisa. Ini menjadi kendala kita semua,” ujar Taufik.
Tak hanya soal aliran listrik, Taufik juga menyoroti keterbatasan anggaran desa. Menurut dia, minimnya anggaran juga berimbas pada sektor pendidikan.
Besaran anggaran yang diterima tiap desa, Taufik mengatakan, beragam. Variasi dana desa tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayahnya, angka kemiskinan, hingga tingkat kesulitan geografisnya. Menurut Taufik, alokasi anggaran desa berkisar antara Rp 250 juta hingga Rp 2 miliar.
Taufik memaparkan, penggunaan anggaran desa sudah dialokasikan atau memiliki petunjuk operasional untuk penggunaannya. Dana desa diarahkan agar sesuai atau in-line dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) ataupun program prioritas nasional.
”Dari struktur dan postur dana desa yang kecil itu, dan kemudian banyak program prioritas yang masuk di desa, akhirnya, mohon izin, kami harus sampaikan bahwa untuk sektor pendidikan, masih sangat terbatas,“ ucap Taufik.