Sembilan Dosen Berunjuk Rasa Buntut Mandeknya Beasiswa Pendidikan Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak sembilan orang dosen dari berbagai daerah di Indonesia berunjuk rasa di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada hari ini Senin 26 Mei 2025. Mereka mewakili general 42 dosen penerima program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Pathway Luar Negeri 2024. Mereka terancam batal menempuh program doktor atau S3 ke Amerika Serikat akibat ketiadaan anggaran.

“Kementerian lama sekali menggantung posisi kami. Jadi kami sudah minta kejelasan tapi tidak diberikan,” ujar koordinator penerima BPI, Adrian Damora, saat dihubungi pada Senin, 26 Mei 2025.

Dalam sebuah dokumentasi yang dikirimkan Adrian, sejumlah dosen berdiri membelakangi papan karangan bunga yang diletakkan di depan pintu gedung Kementerian. Karangan bunga itu bertuliskan tuntutan mereka. “Mohon berikan hak kami. Jangan alihkan anggaran beasiswa S3 kami,” bunyi kalimat dari salah satu karangan bunga.

Adrian menilai mandeknya persiapan program BPI sejak Januari 2025 merupakan sebuah ironi. Sebab, hari ini Kementerian meluncurkan program beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Angkatan IX.

Dosen yang mengajar di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala itu menjelaskan bahwa mandeknya program beasiswa dipicu karena Usaid States Company for Global Construction (USAID) menghentikan dana sponsor akibat kebijakan Presiden Donald Trump.

Sejak saat itu, 42 dosen dari Aceh hingga Papua harus mempersiapkan tes Bahasa Inggris secara mandiri in line with Januari 2025. Adrian mengestimasi bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk persiapan tes Bahasa Inggris sedikitnya Rp 8-10 juta in line with orang.

Sebagian dari dosen itu juga telah mendapatkan surat penerimaan atau letter of acceptance (LoA) dari kampus tujuan di Negeri Paman Sam. Sehingga sebagian dari mereka harus berangkat pada Agustus nanti. “Sampai sekarang kami belum mendapatkan letter of ensure sehingga tidak bisa mengurus visa dan sebagainya,” ujar Adrian.

Dalam pertemuan digital dengan Pusat Pembiayaan dan Asessmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek pada 19 Mei 2025, Adrian menyebut pemerintah justru mengumumkan bahwa program BPI Pathway dihentikan karena ketiadaan anggaran. Adrian mengatakan Kepala PPAPT Kementerian Henri Togar Hasiholan merekomendasikan para dosen untuk mendaftar beasiswa lain.

“Terlepas dari USAID yang berhenti memberikan sponsor untuk persiapan, Kementerian harusnya mencarikan sponsor lain. Yang jelas program ini tidak bisa begitu saja dibubarkan,” kata laki-laki yang mendaftar program S3 di College of Rhode Island itu. Ia menekankan bahwa program BPI Pathway bukan hanya memfasilitasi persiapan beasiswa, melainkan juga menangguh seluruh biaya pendidikan dan hidup selama kuliah.

Usai berunjuk rasa, perwakilan penerima BPI Pathway itu diajak beraudiensi oleh Kementerian. Namun, Adrian mengatakan belum bisa membagikan bagaimana hasil audiensi tersebut.

Saat ini Pace masih berupaya menghubungi Kepala PPAPT Kemdiktisaintek Henri Togar Hasiholan Tambunan, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar M. Simatupang, dan Wakil Menteri Stella Christie untuk meminta tanggapan soal kelanjutan program BPI Pathway 2024. Adapun Direktur Jenderal Kemdikti Khairul Munadi tidak secara eksplisit membahas kelanjutan program BPI Pathway.

Ia hanya menjamin peluncuran beasiswa PMDSU tidak serta-merta menghentikan program yang sudah berjalan. “Jadi lebih kepada menyesuaikan ataupun mengarahkan agar ini bisa lebih banyak akses. Jadi tidak kemudian menutup pintu atau menutup program-terkait,” kata Khairul di Jakarta, pada Senin.