Serba-serbi Persiapan Sekolah Rakyat yang Beroperasi Juli 2025

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan sekolah rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ada 65 titik yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk sekolah rakyat. Jumlah ini akan bertambah. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kemensos masih memverifikasi kelayakan 35 titik lainnya.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan 65 titik bisa menampung general 6.800 siswa. Apabila 35 titik yang dalam proses verifikasi layak, general sekolah rakyat bisa menampung 10 ribu siswa. Dia mengatakan pemerintah menargetkan mencapai 100 titik untuk bisa dimulai pada Juli tahun ini. 

“Anggaran kebutuhan operasional sekolah rakyat, jika mengasumsikan di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2025, totalnya Rp 2,3 triliun,” kata Gus Ipul dalam rapat dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Mei 2025.

Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab Kemensos. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan free of charge dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding college.

Berikut serba-serbi persiapan sekolah rakyat yang dijadwalkan beroperasi mulai Juli mendatang:

General Anggaran Tahap I dan II Sekolah Rakyat Rp 10 triliun

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan general anggaran yang disiapkan untuk program sekolah rakyat tahap I dan II sebesar Rp10 triliun. “Untuk sekolah rakyat, APBN-nya di kami (Kementerian PU). Disiapkan general Rp 10 triliun untuk tahap I dan II,” ujar Dody di Jakarta pada Senin, 26 Mei 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan kemungkinan general anggaran tersebut tidak akan terserap semuanya tahun ini. “Jadi semampunya dan sebagian besar akan disiapkan di 2026. Makanya tahap II itu harus wajib selesai di Juni 2026,” katanya.

Dody memastikan penanganan infrastruktur untuk sekolah rakyat tahap I sudah mulai dilaksanakan. Penanganan tahap I meliputi 100 sekolah yang ditargetkan selesai pada 2025.

Dari 100 sekolah rakyat tahap I, pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non struktur) 65 sekolah sudah dimulai sejak pekan lalu. Renovasi 65 sekolah ini bisa diselesaikan pada awal Juli nanti.

Sejumlah 65 sekolah yang sudah mulai ditangani tersebut, yaitu 13 sekolah di Sumatera, 34 sekolah di Jawa, 3 sekolah di Kalimantan, 8 sekolah di Sulawesi, 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara, 2 sekolah di Maluku Utara, dan 2 sekolah di Papua. 

Sedangkan untuk 35 sekolah lainnya, Kementerian PU masih melakukan survei ke lokasi yang diusulkan. Ke-35 sekolah tersebut ditargetkan selesai pada September 2025, tetapi Kementerian PU akan mengusahakan agar bisa selesai pada Juli atau Agustus mendatang.

Menteri PU menjelaskan penanganan sekolah rakyat tahap I adalah pekerjaan renovasi yang meliputi perbaikan struktur bangunan sekolah yang ada hingga penyediaan mebel. Sementara penanganan tahap II yang ditargetkan selesai pada 2026 berupa pekerjaan pembangunan gedung sekolah baru.

“Kita sudah memverifikasi 219 lokasi usulan tahap II, di mana 35 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 115 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan. Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Sosial mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” ujar Dody.

Mendagri Buat Surat Edaran ke Kepala Daerah untuk Perda Sekolah Rakyat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kementeriannya akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah tentang penyelenggaraan sekolah rakyat. Tito menuturkan surat edaran ini merupakan petunjuk teknis apabila tidak ada aturan turunan sekolah rakyat dari pemerintah pusat. 

Dengan demikian, kata Tito, kepala daerah otomatis mengeluarkan peraturan daerah karena melibatkan aset yang harus disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD. 

“Sehingga kami akan mengeluarkan surat edaran dan juga mempersiapkan draf Perda yang nanti akan di-practice up oleh daerah-daerah yang ditentukan menjadi sekolah rakyat di daerah itu,” kata Tito di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.

Selain draf Perda, Kemendagri juga mengirim draf untuk perjanjian kerja sama antara Kemensos dan pemerintah daerah. Perjanjian kerja sama ini berisi tentang pinjam pakai aset pemda kepada Kemensos untuk sekolah rakyat. 

Program Pemberdayaan Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat

Adapun Mensos mengatakan kementeriannya menyiapkan program pemberdayaan bagi orang tua siswa sekolah rakyat. Gus Ipul menyampaikan hal itu saat meninjau penjaringan calon siswa sekolah rakyat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Ahad, 25 Mei 2025.

“Orang tuanya juga kami bantu. Rumahnya, insyaallah, akan diperbaiki lewat program pemerintah. Orang tuanya diberdayakan, anaknya bersekolah di sekolah rakyat,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya.

Dia menuturkan program pemberdayaan tersebut akan melibatkan peran pemerintah daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah itu, sekolah rakyat diyakini menjadi harapan baru bagi ribuan anak Indonesia untuk keluar dari kemiskinan menuju masa depan yang lebih cerah.

Dalam kesempatan itu, Mensos bertemu dengan Rustini, salah satu orang tua calon siswa sekolah rakyat,.

“Saya tadi bertemu Ibu Rustini. Penghasilannya rata-rata Rp 50 ribu in line with hari untuk menghidupi tiga anak. Beliau adalah unmarried father or mother sekaligus penyandang disabilitas. Rumahnya hanya 2×3 meter, dihuni empat orang. Inilah keluarga yang mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo,” kata dia.

Penjaringan calon siswa sekolah rakyat dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang rutin digelar setiap bulan. Dalam discussion board itu, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperkenalkan dengan program sekolah rakyat. Pendamping sosial lalu mendata anak-anak yang akan lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, dan melakukan pendekatan langsung ke rumah mereka.

Rizky (17), anak sulung Rustini, tercatat dalam desil 1 atau kelompok paling miskin di Knowledge Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Rizky tinggal bersama ibu dan dua adiknya di rumah sempit milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di daerah dengan akses jalan yang curam. Rumah tersebut berlantai tanah yang hanya dilapisi karpet, beratap seng, tanpa listrik dan tanpa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Karena tekanan ekonomi, Rizky terpaksa putus sekolah dan tidak sempat menyelesaikan pendidikan SMP. Namun di tengah keterbatasan, semangat Rizky untuk belajar tetap menyala. Dia ingin kembali menuntut ilmu dan mengubah masa depan lewat sekolah rakyat.

“Setelah lulus dari sekolah rakyat, saya ingin jadi orang yang lebih baik, mewujudkan cita-cita punya bengkel otomotif sendiri. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Menteri. Semoga sehat selalu,” ucap Rizky.

Novali Panji Nugroho, Eka Yudha Saputra, Ervana Trikarinaputri, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Romahurmuziy Bilang Jalan PPP Kembali ke Senayan Akan Sulit, Ini Alasannya