Diprotes KPAI, Dedi Mulyadi Tetap Lanjutkan Pendidikan Anak di Barak
TEMPO.CO, Depok – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bakal melanjutkan program pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer.
Hal tersebut merespon Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mendesak menghentikan dan mengevaluasi program pendidikan anak ke barak militer.
“Terserah KPAI aja yang penting kalau saya sih karena saya sayang sama warga Jabar,” kata Dedi usai mengisi kuliah umum tentang Nilai-nilai Budaya dan Tata Kelola Pemerintahan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Selasa, 27 Mei 2025.
Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan akan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan warga Jawa Barat.
“Contoh di Depok, yang daftar udah lebih dari 270, itu cermin bahwa ada kegelisahan orang tua yang harus dijawab,” tegas Dedi.
Di Depok, hingga Senin, 26 Mei 2025 pukul 12.00 WIB sudah ada 285 orang tua yang mendaftarkan anaknya mengikuti pendidikan di barak militer.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan desakan penghentian itu didasarkan pada hasil pengawasan KPAI terhadap program barak militer yang diusung Dedi Mulyadi.
“Hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini itu sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ucap Jasra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Mei 2025.
Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan diatur melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra.
Di dalamnya, anak-anak dengan perilaku khusus seperti terlibat tawuran, merokok, balapan motor, dan perilaku tidak terpuji lainnya, dibina secara khusus melalui kerja sama antara pemda, TNI, dan Polri. Program ini pertama kali dimulai pada Kamis, 1 Mei 2025 lalu.