Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Sikap Panglima TNI dalam Pengusutan Kasus Ledakan Amunisi Garut
TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik sikap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam menyikapi kasus ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat. Sikap jenderal bintang empat itu dinilai terkesan menyalahkan warga sipil dan lari dari tanggung jawabnya.
Direktur Imparsial Ardi Manto menyoroti pernyataan Panglima TNI yang menyebut warga sipil yang menjadi korban tewas di ledakan itu sebagai tukang masak ataupun pegawai. Imparsial merupakan salah satu perwakilan koalisi.
“Klaim Panglima TNI merupakan pernyataan yang tidak sensitif dan terkesan menyangkal kebenaran faktual,” kata Ardi dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 1 Juni 2025.
Pernyataan Agus Subiyanto itu disampaikan usai TNI menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR pada 26 Mei lalu. Dalam pernyataannya, Agus Subiyanto juga membantah TNI melibatkan secara aktif warga sipil dalam proses peledakan detonator itu.
Ardi menilai, pernyataan itu memberi indikasi rendahnya tingkat objektivitas, integritas, dan kredibilitas penyelidikan inner TNI terhadap insiden yang menewaskan 13 orang ini.
Menurut dia, Panglima TNI seharusnya memberikan pernyataan yang dapat menerangkan lebih element ihwal hasil investigasi inner TNI Angkatan Darat. Termasuk, ujar dia, mengakui adanya praktek yang tidak sesuai standar dalam peledakan itu. “Hasil investigasi TNI AD hanya menyoroti dua pokok utama penyebab ledakan,” ujarnya.
Dalam perkembangan terbarunya, tim investigasi TNI AD hanya menyampaikan pokok utama penyebab ledakan karena ketidakstabilan detonator yang akan dimusnahkan. Selain itu, karena keterlibatan warga sipil dalam tugas teknis di peledakan tersebut.
Ardi menyayangkan tim investigasi TNI AD yang terkesan cenderung menimpakan kesalahan kepada salah satu korban jiwa, yakni Kepala Gudang Pusat Amunisi. Seharusnya, ujar dia, investigasi inner itu turut menyeret perwira tinggi yang ikut bertanggung jawab dalam kasus meledaknya amunisi kedaluwarsa di Garut.
Padahal, menurut Ardi, hal itu seharusnya menjadi temuan penting yang perlu diselidiki secara menyeluruh dan imparsial. Dia mengatakan, tanpa investigasi menyeluruh maka peristiwa yang menewaskan sembilan warga sipil dan empat prajurit militer ini hanya akan menegaskan kembali masalah impunitas yang sudah mengakar.
“Kami menolak cara-cara penyelidikan atas tragedi mematikan tersebut jika hanya berjalan di lingkungan inner TNI,” katanya.
Koalisi, ujar Ardi, mendesak kembali pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengusut insiden amunisi kedaluwarsa meledak di Garut, Jawa Barat pada 12 Mei lalu.
Pilihan editor: Kenapa Pengangguran Indonesia Terburuk Ketiga di Asia