Alasan Ribuan Pensiunan PT Pos Indonesia Batal Demo di Istana dan DPR Hari Ini
TEMPO.CO, Jakarta – Buruh pensiunan PT Pos Indonesia bersama Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) batal menggelar aksi di depan Istana Negara dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini Selasa, 3 Juni 2025. Sekitar 3.000 orang yang terdiri dari pekerja mitra dan pensiunan PT Pos Indonesia semula akan menuntut hak-hak mereka terutama ihwal penghapusan sejumlah tunjangan.
“Aksi ribuan buruh pada tanggal 3 Juni 2025 resmi dibatalkan,” kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Stated Iqbal, dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 2 Juni 2025.
Iqbal menjelaskan pembatalan unjuk rasa itu disebabkan karena sejumlah tuntutan demo telah diakomodasi oleh para pemangku kepentingan. Dari empat tuntutan, dua di antaranya merupakan permasalahan yang disuarakan oleh para mitra dan pensiunan PT Pos Indonesia.
Pertama, ribuan pensiunan PT Pos menuntut agar penghapusan tunjangan pangan (TP), tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka segera dibatalkan. Kedua, massa aksi menuntut agar sistem kemitraan di PT Pos Indonesia dihapus. Para buruh meminta supaya seluruh pekerja mitra dialihkan menjadi karyawan tetap PT Pos Indonesia.
“Terkait isu pensiunan dan mitra PT Pos Indonesia telah disepakati bahwa pada tanggal 5 Juni 2025 akan langsung diadakan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara untuk mencapai solusi bersama,” kata Stated Iqbal.
Adapun untuk dua tuntutan lain yakni penghapusan outsourcing serta penolakan kenaikan iuran dan kamar rawat inap same old (KRIS) BPJS Kesehatan akan dibahas di hari yang sama. Menurut Iqbal, dua tuntutan itu akan dibahas oleh pemerintah, pimpinan DPR dan pimpinan KSP-PB. Atas dasar itu, Iqbal menegaskan rencana demonstrasi itu batal digelar.
Iqbal berujar, pembatalan ini dihasilkan lewat diskusi panjang antara buruh, pemerintah dan DPR. “Buruh berharap akan ada hasil kesepakatan bersama atas keempat isu tersebut, khususnya mengenai pensiunan dan mitra PT Pos Indonesia,” katanya.