Rencana Wamena Jadi Wilayah Operasi Baru, OPM: Tunggu Revolusi General
TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, pembentukan wilayah operasi baru di Kota Wamena, Papua masih sebatas wacana.
“Rencana menetapkan Wamena sebagai wilayah operasi setelah kami mengumumkan revolusi general,” kata Sebby saat dihubungi pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Menurut dia, belum ada kepastian ihwal kapan revolusi general dilakukan oleh TPNPB-OPM. “Jika sudah waktunya nanti kami umumkan,” ucap Sebby.
Revolusi general merupakan satu dari sejumlah schedule resolusi TPNPB-OPM. Sebby menjelaskan, revolusi general itu dapat terjadi jika mayoritas komando daerah wilayah pertahanan kelompok separatis itu mengumumkan perang.
Saat ini, TPNPB-OPM memiliki general 36 wilayah komando pertahanan yang tersebar di seluruh tanah Papua. Dari jumlah wilayah itu, kata Sebby, mayoritas belum ditetapkan sebagai wilayah operasi maupun zona perang.
Tak hanya revolusi general, kata Sebby, OPM juga memiliki schedule revolusi tahapan atau perang tahapan. Dalam schedule itu, TPNPB menetapkan sembilan wilayah di Papua sebagai zona merah akibat konflik antara pemerintah, TNI, dan Polri.
Menurut Sebby, perang tahapan ini telah dilakukan kelompoknya sejak 2017. Adapun sembilan wilayah yang dinyatakan masuk ke zona merah di Papua di antaranya Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maybrat, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai.
Selain itu, Sebby juga mengungkapkan alasan kelompoknya berencana menetapkan Kota Wamena sebagai wilayah operasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Menurut dia, kebijakan pemangku kepentingan di Wamena tidak memihak kepada orang asli Papua.
“Kota Wamena akan menjadi wilayah operasi kami. Seluruh warga (pendatang non Papua) segera meninggalkan demi keselamatan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Kolonel Infanteri Candra Kurniawan mengatakan, tak ada perlakuan khusus dari aparat militer perihal rencana OPM yang ingin menetapkan Wamena sebagai wilayah operasi. Menurut dia, TNI tetap akan menjaga keamanan dan stabilitas wilayah yang ingin dijadikan OPM sebagai tempat operasi dan perang.
“Upaya intensif menjaga kondusifitas wilayah terus dilakukan,” kata Candra saat dihubungi pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Candra mengatakan, prajurit militer bakal melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah operasi OPM di seluruh Papua. Selain itu, kata dia, TNI melakukan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial kepada masyarakat sipil. “Kami akan melindungi masyarakat,” ucapnya.
TNI, ujar Candra, juga bersinergi dengan unsur lainnya seperti pemerintah daerah, tokoh, hingga masyarakat adat. Dia menilai, sinergitas itu penting dilakukan di wilayah konflik untuk meningkatkan keamanan serta kewaspadaan.