Kepala BP Haji Menemui Timwas DPR di Mina. Bahas Apa?
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membeberkan kunjungan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf ke tenda Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR di Mina, pada Sabtu malam, 7 Juni 2025. Pertemuan casual antara pimpinan Komisi VIII dan Kepala BP Haji yang akrab disapa Gus Irfan itu berlangsung lebih kurang satu setengah jam.
Marwan Dasopang, yang merupakan anggota Timwas Haji DPR, mengatakan kunjungan Gus Irfan itu membahas evaluasi penyelenggaraan haji, termasuk soal pembenahan sistem keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 2026 mendatang.
“Gus Irfan datang, ya silaturahmi sambil memantau keadaan. Kami berbincang soal penyelenggaraan ibadah haji 2026, dari penetapan kuota berangkat hingga kesiapan petugas,” kata Marwan melalui keterangan tertulis, Ahad, 8 Juni 2025.
Salah satu isu yang dibahas ialah perihal lambatnya proses penetapan kuota dan nama-nama jemaah yang akan diberangkatkan. Proses itu, ujar Marwan, berdampak pada ketidakterpaduan penanganan jemaah oleh perusahaan penyelenggara haji atau syarikah.
“Begitu kita tahu kuota dari pihak Saudi, mestinya langsung kita tetapkan siapa yang berangkat,” tutur Marwan. “Kalau menunggu keputusan Panja Haji, itu kelamaan. Akibatnya dalam satu kloter tidak ditangani oleh satu syarikah yang sama.”
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini mengatakan, komisinya membuka peluang untuk mengubah pola ini supaya penetapan jemaah lebih cepat dan kloter bisa ditangani oleh satu syarikah secara utuh. Penanganan satu kloter jemaah oleh satu syarikah itu dinilai bisa mendorong penyelenggaraan haji yang efisien sekaligus memastikan kenyamanan jemaah.
Tak hanya itu, Marwan juga menyinggung soal sistem virtual baru yang diterapkan pemerintah Arab Saudi melalui platform Nusuk. Sistem itu digunakan sebagai foundation verifikasi keabsahan jemaah. Namun demikian, meski sistem ini bertujuan baik, Marwan menilai penerapannya yang mendadak dan ketat justru menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Pihak Saudi maupun kami sama-sama gagap. Tapi ini jadi pelajaran berharga. Kami harus mulai membangun komunikasi yang lebih kuat dan saling memahami antara pemerintah Indonesia dan Saudi, terutama dengan Kementerian Haji mereka,” kata dia.
Marwan juga mengatakan, sistem Nusuk mulai melonggar pada hari-hari terakhir menjelang keberangkatan. Perwakilan jemaah diperbolehkan mengurus administrasi, tak seperti sebelumnya yang harus dilakukan satu in keeping with satu.
Marwan menyebut, persoalan lain yang dibahas dalam pertemuan dengan Kepala BP Haji semalam adalah keterlambatan transportasi bus akibat padatnya checkpoint di berbagai jalur menuju lokasi utama pelaksanaan ibadah haji, yakni Arafah, Muzdalifah, Mina atau yang dikenal dengan Armuzna. Ia mengatakan padatnya titik-titik pemeriksaan yang ada menjadi tantangan dalam menjamin kelancaran mobilisasi jemaah pada puncak ibadah haji.
“Transportasi juga tergantung di setiap jalan karena ada checkpoint–checkpoint. Ini akan jadi bagian dari kajian untuk perbaikan ke depan,” kata Marwan.
Lebih jauh, Marwan juga menyatakan perlunya peningkatan kualitas petugas haji. Dia menekankan bahwa para petugas tidak boleh dipekerjakan secara asal-asalan. Petugas haji, ia mengatakan, harus direkrut melalui proses pendidikan dan pelatihan yang matang, termasuk simulasi kondisi riil di lapangan.
“Petugas haji harus disiapkan dengan diklat minimum tiga bulan. Supaya mereka tahu persis langkah-langkah taktis yang harus dilakukan di lapangan. Bukan asal rekrut,” tutur Marwan.