Financial institution Dunia Naikkan Batas Garis Kemiskinan, Wamekeu: Tiap Negara Punya Metodologi

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan setiap negara memiliki metodologi untuk mencerminkan kondisi ekonomi dan masyarakat dalam menentukan batas garis kemiskinan.

“Tiap negara pasti selalu ada dinamikanya,” kata Suahasil kepada wartawan di Kadin Tower, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Juni 2025.

Bank Dunia telah menaikkan garis kemiskinan internasional dari yang semula US$ 2,15 in keeping with kapita in keeping with hari menjadi US$ 3,00 in keeping with kapita in keeping with hari. Perubahan ini terjadi usai institusi tersebut mengadopsi perhitungan paritas daya beli atau buying energy parity (PPP) 2021. Sedangkan sebelumnya menerapkan PPP 2017.

Dengan revisi ini, angka kemiskinan dunia berubah. According to Juni 2025, Financial institution Dunia mencatat ada 838 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan secara international atau setara 10,5 persen. Angka ini meningkat dari September 2024 yang masih menggunakan paritas daya beli 2017. Pada saat itu, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 712,8 juta orang atau setara 9,0 persen.

Kondisi ini bakal mempengaruhi jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Financial institution Dunia dalam Macro Poverty Outlook yang dirilis pada April 2025 melaporkan ada sebanyak 60,3 persen masyarakat Indonesia yang tinggal di bawah garis kemiskinan pada 2024 berdasarkan PPP 2017. Angkanya berpotensi meningkat jika pemerintah menghitung jumlah masyarakat miskin sesuai PPP 2021 seperti yang digunakan Financial institution Dunia. 

Namun hingga saat ini, Indonesia menggunakan standar lain untuk menghitung masyarakat miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur garis kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau price of fundamental wishes (CBN). Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. “Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia,” ujar Amalia dalam keterangan resmi pada Jumat, 2 Mei 2025.

Menurut anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf, jika dihitung menggunakan PPP terbaru, batas kemiskinan internasional adalah sekitar Rp 545 ribu in keeping with orang in keeping with bulan. Sedangkan, garis kemiskinan Indonesia saat ini adalah sekitar Rp 595 ribu in keeping with orang in keeping with bulan. Idealnya, kata Arief, garis kemiskinan nasional berada di rentang Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 juta, jika mengacu pada garis kemiskinan lower-middle source of revenue dan upper-middle source of revenue.

Bila diukur menggunakan garis kemiskinan upper-middle source of revenue terbaru, angka kemiskinan di Indonesia pada 2024 mencapai 68,25 persen atau setara 193,49 juta jiwa. Kemudian, bila menggunakan garis kemiskinan internasional, ada sebanyak 15,42 juta penduduk atau setara 5,5 persen yang di hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, berdasarkan garis kemiskinan nasional yang berlaku saat ini, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia in keeping with September 2024 adalah sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. BPS sendiri menggunakan pendekatan price of fundamental wishes atau atau jumlah rupiah minimal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Ekonom dari Universitas Padjadjaran itu mengatakan, bila garis kemiskinan nasional tidak diperbarui, maka akan berimplikasi terhadap arah kebijakan ekonomi. “Kalau kebijakan ekonomi kita dipengaruhi oleh informasi semu, bahwa kemiskinan kita sudah rendah, nanti kebijakan-kebijakan kita tidak akan right kind,” kata Arief.

Selain itu, masyarakat akan merasa terpinggirkan karena knowledge tersebut tidak mencerminkan kondisi riil yang mereka rasakan sehari-hari.

Pilihan Editor:  Mengapa Ada Batas Usia Pekerjaan di Dunia Kerja