Logo

Pelayanan Haji 2025 Dikritik, Timwas Haji DPR Desak Evaluasi Menyeluruh


TEMPO.CO, Jakarta Ibadah haji yang seharusnya menjadi puncak spiritual umat Islam justru diwarnai berbagai persoalan teknis dan logistik yang mengganggu kenyamanan, bahkan keselamatan jemaah di Haji 2025.

Logo

Dari keterlambatan transportasi, pembagian akomodasi yang semrawut, hingga dugaan pungutan liar, serangkaian masalah tersebut mencerminkan ketidaksiapan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelenggarakan haji.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Anggota Tim Pengawas DPR, Adies Kadir, secara gamblang mengemukakan bahwa Kemenag gagal melakukan antisipasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini. 

“Kementerian Agama kurang antisipasi terhadap proses haji tahun 2025. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujar Adies saat meninjau langsung situasi di Mina, Makkah, pada 8 Juni 2025.

Adies mencatat berbagai masalah kecil yang, jika dikumpulkan, membentuk gambaran besar ketidaksiapan penyelenggara. Mulai dari jemaah yang tertinggal rombongan, diusir dari tempat istirahat, hingga keterlambatan distribusi konsumsi. 

“Masalahnya memang kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan jadi sangat banyak,” tegasnya.

Ia juga mengkritik distribusi petugas haji yang tidak merata, terutama di titik-titik padat. Akibatnya, banyak jemaah yang merasa dibiarkan tanpa pendampingan atau bantuan.

Anggota Timwas lainnya, Abdul Fikri Faqih, menyebut persoalan transportasi sebagai salah satu titik kegagalan paling fatal. Ia mengungkap bahwa banyak jemaah telah mengenakan ihram sejak Rabu pagi (4 Juni 2025), namun baru diberangkatkan ke Arafah pada Kamis siang (5 Juni 2025). 

Keterlambatan ini, menurutnya, disebabkan armada dari pihak syarikah Arab Saudi yang tidak memadai.

“Mereka sudah siap dari hari Rabu pagi, tapi sore belum diangkut, malam belum diangkut, Kamis pagi yang mestinya sudah di Arafah pun belum diangkut juga,” ungkap Fikri.

Setelah dari Muzdalifah ke Mina, ratusan jemaah bahkan terpaksa berjalan kaki sejauh 6–7 kilometer karena bus penjemput tak kunjung datang. Fikri menyebut pengalaman ini sebagai pengorbanan luar biasa, sembari mengapresiasi kesabaran jemaah.

Masalah juga muncul di tenda-tenda Arafah dan Mina yang melebihi kapasitas. Kementerian Agama pun mengakui kelebihan kapasitas ini sebagai kekeliruan syarikah, yang akan menjadi bahan evaluasi.

“Sudah overload, tetap saja ditambah-tambah lagi,” kata Fikri.

Sementara itu, Selly Andriany Gantina dari Komisi VIII DPR RI menyoroti sistem multisyarikah yang baru diterapkan di Haji 2025 tahun ini. Menurutnya, perubahan dari satu ke delapan syarikah tanpa kesiapan cukup justru menimbulkan kekacauan. 

“Jemaah dikorbankan,” ujarnya. 

Ia juga menyayangkan kualitas petugas haji yang rendah, bahkan ada yang lebih sibuk mengurus ibadah pribadi daripada melayani jemaah.

Timwas DPR Siap Dorong RUU Haji

Dikutip dari Antara pada 11 Juni 2025, timwas DPR menyatakan akan membawa seluruh temuan ini ke rapat kerja evaluasi dan sebagai dasar revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

“Kami berkomitmen agar kualitas pelayanan haji di tahun-tahun mendatang dapat diperbaiki secara signifikan,” kata Fikri.

Pengamat haji Ade Marfuddin menyarankan agar Kemenag tidak lagi menjadi penanggung jawab utama. Ia mengusulkan agar kewenangan diserahkan kepada Badan Penyelenggara Haji agar lebih fokus dan profesional.

Sementara peneliti haji, Dadi Darmadi, menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas lintas kementerian yang dapat bekerja secara real-time dengan otoritas Arab Saudi. Ia juga menegaskan bahwa manasik haji seharusnya tidak hanya berisi pelatihan ibadah, tetapi juga pembekalan budaya dan kemampuan bertahan di lingkungan Arab Saudi.

Rangkaian persoalan dalam ibadah haji 2025 seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Ketidaksiapan bukan hanya mencoreng nama baik penyelenggara, tetapi juga membahayakan jemaah. 

Dengan komitmen evaluasi dari Timwas DPR dan tekanan publik yang semakin kuat, sudah saatnya perombakan serius dilakukan agar ibadah haji tahun-tahun mendatang benar-benar menjadi pengalaman spiritual yang layak dan manusiawi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *