Prabowo Minta Swasta Berperan Lebih di Proyek Infrastruktur
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta sektor swasta untuk berperan lebih besar dalam proyek infrastruktur nasional. Sektor swasta dari dalam maupun luar negeri lebih unggul dalam bidang konstruksi pembangunan fisik.
“(Swasta) sering lebih fashionable, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar. Harus kita akui,” kata Prabowo saat berpidato dalam World Convention on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta World Conference Middle, Kamis, 12 Juni 2025.
Prabowo kemudian membandingkannya dengan kinerja badan usaha milik negara atau BUMN. Ia menilai, pekerjaan BUMN sering lebih lamban. “Merasa kalau nanti dia boros, tidak apa-apa karena ada menteri keuangan yang akan (memberi) PMN (penyertaan modal negara)” kata Prabowo.
Lantaran membutuhkan peran swasta, Prabowo mengatakan pemerintah harus mempermudah pekerjaan pihak swasta. Salah satu caranya dengan mengawasi proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan. “Diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut,” ujar dia.
Pujian Prabowo kepada sektor swasta ini diungkapkan beberapa waktu setelah Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa ada pihak swasta yang merasa jera untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur pemerintah. Dody menyampaikan hal tersebut saat berpidato dalam acara Inventive Infrastructure Financing (CreatiFF) di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025. “Saya mendapat bisik-bisik dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa swasta agak kapok (ikut dalam kerja sama pemerintah dengan badan usaha),” kata Dody seperti dilansir Antara.
Dody lantas menyebut kabar itu sebagai sinyal darurat yang harus segera ditangani. Jika perusahaan swasta lokal merasa enggan untuk terlibat dalam proyek pemerintah, dampaknya bakal menimpa investor lain. Menurut dia, pemerintah saat ini berupaya meminta masukan kepada para pengusaha untuk menyembuhkan trauma bekerja sama dengan pemerintah. “Karena tanpa teman-teman swasta juga kita dalam kondisi fiskal yang sangat terbatas, kami juga tidak bisa terlalu optimal,” ucap Dody.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Donny Rahajoe mengatakan fragmentasi dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang tidak seragam menjadi salah satu penyebab pihak swasta merasa sedikit trauma. Pasalnya, hal itu membuat proses berbelit-belit dan memakan waktu lama.
“Misalnya, saya dua setengah tahun di IKN (Ibu Kota Nusantara) belum ada satu pun yang pecah, padahal aturannya sudah disederhanakan oleh KPBU,” ujar Donny. “Jadi, si pengusaha ini bertanya-tanya, kapan monetary remaining bisa dilakukan, sehingga bisa kegiatan,” kata dia.