Pramono Ingin Mikrotrans JakLingko Beroperasi di Kota Penyangga
TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo ingin memperluas wilayah operasi mikrotrans JakLingko. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berharap cakupan angkutan umum yang selama ini hanya ada di Jakarta tersebut bisa mencapai kota-kota penyangganya.
“Kami memikirkan mikrotrans JakLingko itu nanti mungkin lebih banyak beroperasi di daerah-daerah penyangga,” kata Pramono di Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 Juni 2025. Namun, kata dia, perluasan cakupan itu memerlukan persetujuan dari para kepala daerah yang memiliki wewenang di kawasan sekitar Jakarta. “Tentunya kalau para kepala daerah mau.”
Perluasan cakupan mikrotrans JakLingko merupakan kebijakan pelengkap dari penambahan rute Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan kota dan kabupaten sekitarnya. Sejak mulai menjabat pada Februari tahun ini, Pramono telah membuka sejumlah rute baru Transjabodetabek ke daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang.
Menurut Pramono, keberadaan mikrotrans JakLingko akan mempermudah warga untuk mencapai halte-halte Transjabodetabek. Sebab, kata dia, pengguna Transjabodetabek masih terbebani biaya ojek untuk perjalanan transit.
Pramono menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi Jakarta telah membuka komunikasi soal wacana perluasan mikrotrans JakLingko dengan pemerintah di daerah-daerah penyangga. Dia mengklaim respons mereka positif karena Jakarta berencana mengambil peran penuh untuk menyiapkan layanan tersebut.
Hingga saat ini, Pramono telah meluncurkan sejumlah trayek baru untuk Transjabodetabek. Di antaranya rute Cawang-Vida Bekasi, Blok M-PIK 2, Blok M-Bogor, hingga Blok M-Alam Sutera.
Di sisi lain, Pramono mengakui kalau langkah mengintegrasikan layanan transportasi umum di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tidak mudah. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jakarta harus turut membiayai. “Kalau saya bilang enggak membebani, enggak mungkin. Pasti membebani,” ucap dia.
Meski begitu, Pramono mengatakan Jakarta masih punya sumber-sumber pemasukan lain. Salah satunya adalah penggunaaan dana koefisien lantai bangunan (KLB).
Menurut laman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana KLB adalah sejenis denda yang diserahkan oleh perusahaan swasta ke Pemerintah Provinsi Jakarta karena membangun gedung melebihi ketentuan jumlah lantai. Laman itu menyebut pembangunan infrastruktur menggunakan kompensasi KLB diinisasi oleh Ahok dan diteruskan oleh gubernur setelahnya, Anies Baswedan.