Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Dimulai 22 Juni, Gubernur Bali Dipastikan Ikut
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengkonfirmasi bahwa retret kepala daerah gelombang dua akan dimulai pada 22 Juni 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Bima mengatakan kepala daerah yang tidak ikut di gelombang pertama, seperti Gubernur Bali Wayan Koster, akan berpartisipasi.
“Hadir, Insya Allah hadir (Gubernur Bali). Jadi ada yang ketika di Magelang itu tidak ikut,” kata Bima usai menyampaikan keterangan pers di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 Juni 2025. “Peserta menginap di Barak Praja atau Asrama Praja IPDN.”
Bima mengatakan overall kepala daerah yang ikut retret selama sepekan itu berjumlah 80 orang, termasuk tiga gubernur. Peserta retret gelombang dua lainnya adalah kepala daerah yang telah melalui putusan dismissal Mahkamah Konstitusi dan yang dilantik setelah melalui proses Pemungutan Suara Ulang.
Materi Retret
Muatan materi yang disampaikan di retret itu akan sama dengan retret gelombang pertama pada Februari 2025 lalu. Misalnya mengenai hak dan kewajiban kepala daerah. Bima mengatakan penambahan materi akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas.
Kementerian Dalam Negeri mengundang para menteri di Kabinet Merah Putih. Bima pun mengatakan sejumlah menteri telah mengkonfirmasi akan hadir sebagai pemateri di sana. “Beberapa Menteri Koordinator sudah menyampaikan juga akan hadir secara langsung,” kata Bima.
Namun mantan Wali Kota Bogor ini belum bisa memastikan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang berpotensi menggantikan posisi Presiden Prabowo Subianto yang masih kunjungan kerja ke luar negeri.
Retret kepala daerah pertama dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo saat itu memberikan materi dan arahan pada hari terakhir kepada para kepala daerah.
Gubernur Bali Wayan Koster tidak mengikuti pembekalan kepala daerah karena situasi interior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sedang prihatin atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. “Iya instruksi kan karena kami lagi prihatin, ada situasi kurang mengenakkan di interior (partai politik),” kata Koster di Denpasar, Kamis, 27 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Kondisi interior ini juga disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam surat instruksinya yang meminta kepala daerah terpilih menunda retret hingga mendapat arahan lebih lanjut. Menurut Koster, tidak salah atas kejadian tersebut mereka berempati dan menunjukkan solidaritas, tetapi tidak dapat diartikan sebagai upaya melawan time table retret kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Bukan kami melawan, kami sangat didorong untuk mengikuti retret, cuma situasi kondisinya kemarin yang kurang kondusif,” ujarnya.
Instruksi yang disampaikan oleh Megawati sempat menunda partisipasi sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, saat mengikuti retret di Akmil Magelang. Namun rombongan pertama kepala daerah kader PDIP mulai hadir di Akmil pada Ahad, 23 Februari 2025.