Fadli Zon Minta Masyarakat Dewasa Memaknai Sejarah Kelam 1998
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta masyarakat bersikap dewasa dalam memaknai sejarah kelam pelanggaran HAM yang pernah terjadi pada 1998. Begitu pula soal peristiwa pemerkosaan massal yang terjadi di tahun itu.
Dia meminta agar masyarakat tak menggunakan emosi dalam memaknai sejarah tersebut. “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, tetapi tentang kejujuran pada knowledge dan fakta,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Pace, Selasa, 17 Juni 2025.
Fadli berdalih ia tak pernah menihilkan penderitaan para korban. Ia menyatakan dukungan penuh pada penguatan institusi seperti Komnas Perempuan dan mekanisme keadilan transisional. “Empati tidak harus emosional. Empati juga berarti memastikan bahwa setiap peristiwa dipahami dalam proporsinya yang benar, agar keadilan bisa ditegakkan tanpa keraguan,” katanya.
Politikus Gerindra itu menyebut pihaknya memahami apabila pernyataan dia akhir-akhir ini soal pemerkosaan massal di 1998 memicu gelombang kekecewaan. Namun, kata dia, apabila dibaca lebih utuh soal pernyataannya itu, Fadli Zon menyebut tak bermaksud menyangkal adanya kekerasan seksual.
Ia mengajak semua pihak berhati-hati pada narasi sejarah agar tidak jatuh pada simplifikasi yang dinilainya bisa menyulitkan pencarian keadilan.
Isu kekerasan seksual di tragedi 1998, kata Fadli, memang sangat sensitif. Namun, karena kesensitifannya itu ia berharap publik berhati-hati dalam menggunakan kata ‘massal’ dalam penyebutan tragedi pemerkosaan massal pada1998.
Berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh Fadli, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) tahun 1998 memang mencatat ada kekerasan seksual, tetapi ia menyebut laporan tersebut tak mengungkap pola sistematis yang pada kategori ‘massal’ secara hukum internasional.
Fadli menyatakan bahwa tugas negara adalah menghormati korban, tetapi juga memastikan bahwa sejarah ditulis dengan bertanggung jawab—bukan berdasarkan tekanan atau sensasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK Pratikno memberikan komentar soal pernyataan Fadli Zon. Menurut Pratikno, Fadli Zon tidak sedang membantah terjadinya kekerasan, tapi mempertanyakan penggunaan istilah ‘massal’ yang secara akademik memang diperdebatkan.
“Fokusnya bukan ada atau tidak adanya kekerasan, tapi soal terminologi yang digunakan. Itu harus kita bedakan agar tidak terjadi salah paham,” kata Pratikno kepada awak media Selasa, 17 Juni 2025.
Pilihan Editor: Potensi Pelanggaran HAM dalam RUU KUHAP yang Baru