Respons Tokoh atas Prabowo Putuskan 4 Pulau Sengketa Milik Aceh
PRESIDEN Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) masuk wilayah administrasi Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah.
“Berlandaskan dokumen, pemerintah telah ambil keputusan bahwa 4 pulau itu milik Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 17 Juni 2025.
Keempat pulau yang menjadi sengketa itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Prasetyo berharap keputusan Prabowo itu dapat mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.
Prabowo memimpin rapat terbatas melalui konferensi video di sela-sela perjalanannya menuju St. Petersburg, Rusia, Selasa. Rapat terbatas itu diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara/Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Menteri Dalam Negeri menjelaskan alasan pemerintah memutuskan 4 pulau sengketa masuk wilayah Aceh. Tito mengatakan telah ditemukan dokumen asli berisi kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada 1992. Dokumen ini berisi penegasan keempat pulau tersebut masuk wilayah Aceh.
Tito menuturkan dokumen asli itu ditemukan Gedung Arsip Kemendagri di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Senin, 17 Juni 2025. “Ada tiga gedung dibongkar-dibongkar dokumen asli yang kesepakatan dua gubernur,” kata dia.
Keputusan Prabowo itu pun mendapat respons dari berbagai tokoh.
Bertemu Wali Nanggroe Aceh, JK: Alhamdulillah Persoalan Sudah Selesai
Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haythar mengunjungi rumah pribadi mantan wakil presiden Jusuf Kalla atau JK di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam, 17 Juni 2025. Di tengah guyuran hujan deras, mobil hitam yang dinaiki oleh Mahmud berhenti di garasi milik JK.
Di tengah pertemuan, keduanya menyempatkan menyapa wartawan di teras rumah. JK mengatakan pertemuan mereka dalam rangka silaturahmi. Persamuhan ini dilakukan setelah Prabowo mengembalikan empat pulau yang disengketakan dengan Sumut ke Aceh.
“Sekarang alhamdulillah persoalan sudah selesai. Sudah enggak banyak komentar lagi,” kata JK. Dia lalu memperkenalkan sosok Mahmud Al-Haythar.
Dalam kesempatan itu, Mahmud mengekspresikan suka cita karena Aceh mendapatkan kembali 4 pulau tersebut. “Saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah masalah pulau itu sudah diselesaikan dengan bijaksana,” kata dia.
Mahmud juga menghaturkan terima kasih kepada Prabowo. “Dan tidak kurang saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla yang sudah membantu memberi masukan untuk menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Menurut pantauan Pace di lokasi, pertemuan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB. Tampak hadir pula mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Mentioned serta mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin.
Mantan Kombatan GAM Apresiasi Keputusan Presiden
Eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena telah mengembalikan empat pulau ke Aceh.
“Kami dari pihak GAM, terima kasih banyak kepada Bapak Presiden yang sudah memutuskan bahwa empat pulau itu memang milik Aceh,” kata Ketua Mualimin Aceh sekaligus Wakil Panglima GAM Pusat, Darwis Jeunib, di Banda Aceh, Selasa, seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, keputusan yang mengembalikan standing empat pulau kembali ke Aceh tersebut karena Prabowo mengetahui bagaimana sejarah Aceh. “Tiga kali saya ucapkan terima kasih banyak, Bapak Presiden memang luar biasa, Pak Presiden tahu sejarah Aceh,” ujar eks Panglima GAM Wilayah Batee Ilik, Kabupaten Bireuen, Aceh itu.
Dia juga berharap agar Presiden selalu memperhatikan perdamaian Aceh, dan dapat menyelesaikan poin-poin yang tertuang dalam perjanjian Helsinki untuk kepentingan bersama. “Kita harapkan juga jangan ada lagi yang merebut batas-batas Aceh,” ujar Darwis.
Budi Gunawan: Keputusan Presiden soal Sengketa Pulau demi Stabilitas Politik
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan keputusan Prabowo mengenai sengketa empat pulau merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas politik Indonesia.
“Ini mencerminkan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kepastian hukum wilayah, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara,” kata Budi dalam siaran pers yang diterima pada Selasa.
Budi menuturkan Prabowo mengambil keputusan itu berdasarkan banyak pertimbangan, salah satunya aspek kebudayaan dan sosial dari setiap wilayah. “Ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap rekam jejak sejarah, aspek kultural, serta dinamika sosial masyarakat Aceh,” kata dia.
Pria yang akrab disapa BG ini pun memastikan keputusan yang diambil ini melalui ragam conversation dan suasana yang rukun demi terciptanya kebijakan yang dapat diterima masyarakat. “Kebijakan Presiden Prabowo untuk menempatkan stabilitas nasional dan keadilan sebagai prioritas utama, termasuk dalam persoalan perbatasan wilayah, menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis pemerintah,” tutup BG.
AHY: Keputusan Presiden Harus Dikawal
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan keputusan presiden soal sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut harus dikawal. Dia menuturkan hal itu penting dilakukan guna menghindari konflik horizontal yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Saya rasa apa yang sudah menjadi keputusan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya harus kita amankan, kita kawal, kita cegah segala polemik yang bisa memicu benih-benih permusuhan,” kata AHY selepas kuliah umum di Sesko TNI Bandung, Selasa.
Menurut dia, menjaga perdamaian di Aceh adalah tugas bangsa yang tidak bisa dikompromikan, mengingat proses menuju rekonsiliasi di Aceh telah ditempuh dengan susah payah selama puluhan tahun.
“Kita tahu, menjaga perdamaian dan keamanan di Aceh itu kita ikhtiarkan selama bertahun-tahun. Jadi harus benar-benar kita jaga dengan baik,” ujarnya.
AHY mengingatkan agar sengketa lahan ini tidak dipertajam dan lebih baik dihindari karena ada potensi bahaya di baliknya jika nantinya sampai dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk membenturkan masyarakat.
Apalagi, AHY mengaku memiliki memori manis dengan Aceh karena pernah bertugas di sana sebagai perwira muda. “Saya rasa kita sudahi kalau ada hal-hal yang bisa membentur-benturkan sesama anak bangsa. Ini menjadi tugas kita semua, termasuk TNI tentunya. Saya pernah bertugas di sana, pastinya ingin Aceh maju, sejahtera, damai, dan terbangun suasana kehidupan yang rukun satu sama lain,” tuturnya.
Rektor Universitas Syiah Kuala: Pemerintah Aceh Harus Serius Kelola Perbatasan
Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Marwan mengatakan Pemerintah Aceh harus serius mengelola dan mengembangkan kawasan perbatasan, termasuk empat pulau di Aceh Singkil yang kini telah ditetapkan milik Aceh.
“Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus lebih serius mengembangkan kawasan perbatasan, termasuk empat pulau yang sempat berpolemik dengan Sumatera Utara, sehingga masyarakat lebih sejahtera,” kata Marwan di Banda Aceh, Selasa.
Marwan menjelaskan pemerintah provinsi dan Kabupaten Aceh Singkil harus benar-benar mengembangkan kawasan tersebut agar masyarakat setempat mendapat perhatian lebih baik, lebih terberdayakan dan sejahtera.
“Pemerintah harus bisa memanfaatkan potensi lokal seperti pariwisata, perikanan, dan kemungkinan migas yang harus dapat dieksploitasi lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.
Dia meyakini, dengan pemanfaatan secara maksimal kawasan perbatasan, akan menghindari sengketa di kemudian hari karena kawasan tersebut terkelola dengan baik oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Hendrik Yaputra, Dinda Shabrina, Dian Rahma Fika, Eka Yudha Saputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Sejumlah Usulan dalam Pembahasan Revisi KUHAP