Hari Ketiga Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua, Banyak Menteri Berikan Arahan dan Paparan

INFO NASIONAL – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi hadirnya menteri-menteri maupun perwakilan pada hari ketiga pelaksanaan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 24 Juni 2025.

“Hari ini semua yang dijadwalkan memenuhi, hampir tidak diwakilkan sesuai dengan goal,” kata Bima Arya. Menurut dia, standar pemaparan materi kepada peserta sama dengan Retret Gelombang Pertama.

Bima juga mengapresiasi para peserta karena sudah menunjukkan kedisiplinan dengan datang tepat waktu sejak time table pertama yakni senam pagi. “Kalau kemarin telat 5-10 menit, sekarang bahkan ada yang lima menit sebelumnya sudah kumpul semua.”

Adapun setelah senam dan apel pagi, para peserta Retret diberikan paparan dan arahan antara lain dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wamenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, Wamenko Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Kebudayaan, Menko Bidang Pangan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Bidang Perekonomian, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Desa dan PDT, serta Kepala Badan Gizi Nasional. Dari paparan dan arahan itu, terdapat juga masukan-masukan dari kepala daerah dan wakilnya.

“Banyak sekali masukan dari kepala daerah, salah satunya masyarakat di daerah itu ingin program-program nasional dapat dipercepat,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy. Misalnya, lanjut dia, program makan bergizi free of charge (MBG), bagaimana program MBG dirasakan oleh sebanyak-banyaknya warganya. “Juga ada permintaan supaya membangun infrastruktur. Hal itu menjadi kepentingan kita bersama untuk menyelesaikannya.”

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kiri) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, saat Press Convention Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 24 Juni 2025. TEMPO/Hendy Mulia

Bappenas menurut dia, hadir dalam paparan dan arahan, untuk bersama-sama membangun Indonesia mulai dari kebutuhan yang mendasar, membangun kecukupan pangan, air, energi. “Membangun Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Mudah-mudahan dengan adanya penyelarasan pentingnya pusat dan daerah pembangunan lebih cepat dan merata.”

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menuturkan dalam Retret Gelombang Kedua, BGN ingin menyampaikan terkait peran pemerintah daerah (pemda) terhadap program MBG. Menurut dia terdapat tiga peran yang bisa dilakukan pemda. “Pertama menyiapkan infrastruktur, kedua membangun rantai pasok, ketiga bersama-sama Badan Gizi Nasional melakukan penyaluran terutama untuk kelompok ibu hamil, menyusui, dan anak balita.”

Dadan menuturkan, terdapat tiga kunci MBG. “Satu anggaran, kedua SDM, ketiga infrastruktur.” Saat ini, lanjut dia, dari sisi anggaran sudah selesai sementara SDM masih dipersiapkan. “Baru akan selesai di pertengahan Juli, 30 ribu yang dididik. Akhir Juli mereka bisa dikirim ke daerah.” Dia pun optimistis akan ada percepatan di akhir Juli ataupun awal Agustus 2025.

Dadan berharap agar ke depannya koordinasi kepada kepala daerah bisa berjalan lebih intens, harmoni, dan bersama-sama menyukseskan program MBG. Apalagi dia menilai pada Retret Kepala Daerah Gelombang Pertama sudah terlihat dari dampak arahannya. “Informasi yang awalnya tidak sampai ke pemerintah daerah karena kan program ini dikelola ke pusat, lama kelamaan kita harus bersinergi dengan pemda karena seluruh penerima manfaat ada di daerah, seluruh infrastruktur ada di daerah, pasti kepala daerah yang harus berperan lebih banyak terhadap program ini untuk melakukan harmoinisasi. Pemerintah Daerah adalah sentral dari program makan bergizi free of charge.”

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko bidang Perekonomian Ferry Irawan berharap para kepala daerah dapat menangkap peluang untuk meningkatkan pendapatan daerahnya melalui program-program strategis nasional, termasuk MBG. Menurut dia, banyak daerah yang memiliki potensi pertanian, perikanan, perkebunan.

“Pemerintah punya program ketahanan pangan, para pemda bisa mensinkronkan dengan program-program prioritas sekarang,” kata Ferry kepada Pace. Kepala Daerah, lanjut dia, juga bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pengembangan kewirausahaan di daerah, termasuk Program Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). “Pemda bisa merangkul program nasional dulu seperti MBG dan Koperasi Merah Putih, apa yang bisa disiapkan daerah.”

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, saat Press Convention Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa, 24 Juni 2025. TEMPO/Hendy Mulia

Ferry pun berharap, dengan adanya Retret, daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi. “Diharapkan daerah bisa memberi kontribusi dalam membantu kita memenuhi goal 8 persen,” kata dia. Sementara untuk inflasi, Ferry optimistis dapat terus terjaga terutama dengan adanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengatakan pentingnya Retret Kepala Daerah, salah satunya untuk mensukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. “Pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.”

Kementerian Desa, lanjut Yandri, memiliki 12 Rencana Aksi. Di antaranya Bumdes Pendukung Makanan Bergizi, Desa Ekspor, Digitalisasi Desa dan Desa Wisata, dan lain sebagainya. “Kalau janji dilaksanakan Asta Cipta Presiden Prabowo, maka dengan membangun desa bisa tercapai ekonomi yang disumbangkan dari desa.”

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan pun mengimbau kepala daerah agar menindaklanjuti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai upaya nyata dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Kopdeskel akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah di desa untuk menyalurkan berbagai bantuan hingga pelaksanaan operasi pasar.

Koperasi juga berperan sebagai penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat seperti pupuk, gasoline, minyak goreng, dan sembako. Termasuk kebutuhan pertanian dan perikanan seperti mesin pengering dan gudang pendingin.

Dari sisi budaya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, kebudayaan dapat berperan sebagai comfortable energy negara Indonesia. Melalui kekuatan tersebut, Indonesia dapat mengembangkan pengaruhnya dari sisi budaya. Fadli berpesan agar para kepala daerah dan wakil kepala daerah memberikan perhatian serius pada bidang tersebut. Dengan demikian, selain dapat menjadi wahana edukasi bagi masyarakat, kebudayaan juga diharapkan mampu menjadi sumber peningkatan perekonomian di daerah.

Adapun pendapatan perekonomian yang cukup menjanjikan dari sektor budaya, yakni ekonomi kreatif. Hal ini tercermin dari suksesnya sejumlah movie lokal yang diminati masyarakat.

Sementara itu, Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua juga menghadirkan Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus dan Wamenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Otto Hasibuan untuk memberikan pemahaman terkait geopolitik dan kebijakan berbasis hukum dan HAM.

Tugas yang diemban kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak terlepas dari urusan geopolitik dan geostrategi nasional. Oleh karena itu, mereka perlu memahami visi-misi Presiden agar kebijakan yang diusung selaras dengan kebijakan nasional.

“Ini harus in line. Agar apa yang dilakukan oleh kebijakan pusat itu mengalir tegak lurus, katakan dari kabupaten, kota, provinsi dan juga Presiden. Dengan demikian capaian katakan itu bisa bersinergi,” ujar Freidrich Paulus. Keselarasan itu menurut dia penting untuk mendukung tercapainya goal pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dalam konteks itu, Kemenko Polkam membentuk 9 table dan 1 Satuan Tugas (Satgas).

“Kita harapkan juga investasi di daerah itu bisa secara optimum ditingkatkan sehingga Pendapatan Asli Daerah itu bisa terus meningkat,” kata Wamenko Polkam Lodewijk.

Wamenko Otto Hasibuan mengatakan, kepala daerah perlu mengambil peran dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, daerah juga harus memberikan perhatian menyeluruh untuk memastikan tercapainya akses keadilan bagi masyarakat.

“Kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu, dalam setiap mengambil kebijakan apa pun, termasuk membuat keputusan, membuat peraturan daerah, Perda, dan sebagainya itu harus berperspektif HAM,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto, lanjut dia, memberikan perhatian besar terhadap isu-isu HAM. Karena itu, dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM dibentuk secara terpisah. Menurut Otto, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap HAM. “Sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan yang betul-betul bisa memenuhi keadilan mereka sendiri. (*)