Serba Serbi Arahan Menteri di Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua
INFO NASIONAL – Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada Minggu – Kamis, 22 -26 Juni 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pun mengapresiasi hadirnya menteri-menteri maupun perwakilan yang memberikan paparan dan arahan di Balairung Rudini dari awal hingga akhir acara.
“Presiden meminta agar seluruh jajaran kabinet memberikan dukungan, dan kami berterima kasih karena hampir semua yang diundang itu berkenan untuk hadir, mengalokasikan waktunya, kecuali beberapa yang memang mendapatkan tugas khusus dari Bapak Presiden dan pamit,” kata Wamen Bima, usai penutupan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lembaga Ketahanan Nasional (BPSDM Lemhannas) merangkap Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono melaporkan narasumber-narasumber yang telah berpartisipasi memberikan paparan dan arahan, terdiri atas menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, wakil menteri, dan pejabat eselon satu. “Menteri dan kepala lembaga 13 orang, hadir secara langsung, wakil menteri enam orang hadir secara langsung, dan para pejabat eselon satu sebanyak 12 orang,” ujarnya.
Adapun berikut serba-serbi arahan dari 13 Menteri:
Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy mendapat banyak sekali masukan dari kepala daerah yang mengikuti Retret Gelombang Kedua. “Salah satunya masyarakat di daerah itu ingin program-program nasional dapat dipercepat.”
Misalnya, lanjut dia, program makan bergizi free of charge (MBG), bagaimana program MBG dirasakan oleh sebanyak-banyaknya warga. “Juga ada permintaan supaya membangun infrastruktur. Hal itu menjadi kepentingan kita bersama untuk menyelesaikannya.”
Bappenas menurut dia, hadir dalam paparan dan arahan, untuk bersama-sama membangun Indonesia mulai dari kebutuhan yang mendasar, membangun kecukupan pangan, air, energi. “Membangun Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Mudah-mudahan dengan adanya penyelarasan pentingnya pusat dan daerah pembangunan lebih cepat dan merata.”
Menteri Kebudayaan
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan budaya sebagai fondasi pembangunan. Untuk itulah pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan.
Nilai-nilai kebudayaan berguna sebagai fondasi ethical dan religious dalam mewujudkan Asta Cita Presiden. Segala kemajuan ekonomi dan teknologi akan kehilangan arah dan makna tanpa kebudayaan yang mengakar. Untuk itu, Fadli berpesan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memperkuat kepemimpinan berbasis nilai-nilai budaya.
Tugas dalam memajukan kebudayaan bukan hanya milik pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Selain itu, peran sektor swasta juga diperlukan agar program-program berbasis budaya memiliki keunggulan dari sisi ekonomi.
Menko Bidang Pangan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengimbau kepala daerah agar menindaklanjuti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai upaya nyata dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Kopdeskel akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah di desa untuk menyalurkan berbagai bantuan.
Kopdeskel Merah Putih akan menjalankan berbagai fungsi penting, mulai dari penyaluran bantuan pemerintah hingga pelaksanaan operasi pasar. Selain itu, koperasi juga berperan sebagai penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat seperti pupuk, gasoline, minyak goreng, dan sembako. Ini termasuk kebutuhan pertanian dan perikanan seperti mesin pengering dan gudang pendingin. Zulkifli mendorong kepala daerah untuk memahami peran strategis mereka dalam mendukung kebijakan tersebut melalui eksekusi program secara tepat.
Menteri Ekonomi Kreatif
Pemerintah menekankan pentingnya mengoptimalkan peluang pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekonomi kreatif (ekraf). Sektor tersebut diketahui telah banyak dimanfaatkan oleh sejumlah negara di dunia, seperti Inggris, Jepang, Cina, hingga Korea Selatan. Selain menjadi tumpuan baru di bidang ekonomi, kebudayaan di negara-negara tersebut juga berkembang pesat.
Indonesia memiliki potensi ekraf yang melimpah dan tersebar di daerah. Karenanya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mendorong agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendukung tercapainya Asta Cita Presiden, khususnya melalui sektor ekraf.
Menteri Desa dan PDT
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengatakan pentingnya Retret Kepala Daerah, salah satunya untuk mensukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Kementerian Desa, lanjut Yandri, memiliki 12 Rencana Aksi. Di antaranya Bumdes Pendukung Makanan Bergizi, Desa Ekspor, Digitalisasi Desa dan Desa Wisata, dan lain sebagainya. “Kalau janji dilaksanakan Asta Cipta Presiden Prabowo, maka dengan membangun desa bisa tercapai ekonomi yang disumbangkan dari desa.”
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengajak kepala daerah untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kuat demi mewujudkan Indonesia maju. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk merealisasikan hal tersebut, mengingat Indonesia memiliki banyak penduduk usia produktif.
Potensi SDM bertalenta yang dimiliki Indonesia menurut dia perlu terus dikembangkan. Di berbagai negara lain, talenta andal menjadi tumpuan dalam memaksimalkan teknologi, khususnya di bidang synthetic intelligence. Dalam konteks ini, Pratikno menyebut SDM unggul juga telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Indikator SDM unggul dapat dikerucutkan menjadi tiga aspek, yakni sehat, berkualitas, serta relevan dan kontributif. Untuk itu, pemerintah telah menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan pada aspek-aspek tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah dalam penyediaan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut tertuang dalam salah satu poin Asta Cita Presiden. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupaya mewujudkannya melalui penguatan pendidikan karakter.
Kemendikdasmen telah menjalankan tiga kebijakan utama untuk memperkuat pendidikan karakter. Pertama, menerbitkan Surat Edaran Bersama antara Mendikdasmen, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag) tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan. Kedua, melaksanakan program Pagi Ceria. “Ketiga terkait dengan penguatan pendidikan karakter, kami juga membuat kebijakan yang berhubungan dengan redesign dari sistem pembelajaran dan juga muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran,”
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), saat menuju Balairung Rudini IPDN untuk pemaparan materi kepada peserta Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua Tahun 2025, pada Rabu, 25 Juni 2025. TEMPO/Hendy Mulia
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengimbau kepala daerah agar memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini penting agar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dapat berjalan efektif.
Terdapat tiga kerangka utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda) dalam menanggulangi kemiskinan. Pertama, mengurangi jumlah pengeluaran masyarakat, misalnya dengan penghapusan atau pengurangan beban pajak tertentu, serta menyediakan fasilitas infrastruktur dan transportasi umum yang terjangkau. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan. Ketiga, yaitu mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Kepala daerah kemudian diimbau untuk memetakan wilayah-wilayah mana saja yang perlu diperbaiki, mulai dari infrastruktur hingga kondisi tempat tinggal. Terdapat juga perubahan paradigma dalam penyaluran bantuan sosial yang perlu dipahami kepala daerah. Bantuan sosial tidak lagi bersifat permanen, kecuali bagi kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Menteri ATR/BPN
Pemerintah daerah (Pemda) perlu memprioritaskan penyusunan Rencana Element Tata Ruang (RDTR) yang merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penyusunan tersebut perlu segera dilakukan apabila kepala daerah menginginkan investor masuk ke wilayahnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menuturkan keberadaan RDTR akan memudahkan pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Tanpa adanya izin tersebut, maka tidak akan ada usaha apa pun yang masuk ke daerah yang bersangkutan.
Di sisi lain, terdapat juga kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kebijakan ini, salah satunya, bertujuan mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. Berdasarkan information yang dikantonginya, sebelum tahun 2021 tak sedikit lahan sawah yang dikonversi menjadi perumahan dan industri.
Menteri Koperasi
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berharap para kepala daerah dan wakil kepala daerah mampu menghidupkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) di daerah masing-masing. Upaya tersebut diyakini mampu menghidupkan rasa keadilan sosial bagi rakyat.
Koperasi diharapkan mampu dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan Kopdeskel Merah Putih, dalam pelaksanaannya melibatkan jajaran Kementerian/Lembaga (Ok/L) hingga pemerintah daerah (Pemda). Untuk itu, ia mengajak kepala daerah agar bersama-sama merealisasikan kebijakan tersebut karena akan memiliki dampak positif kepada masyarakat.
Di dalam Kopdeskel Merah Putih nantinya akan berisi unit usaha lain yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini meliputi penyediaan pupuk, agen LPG, gerai sembako, gerai obat murah, hingga pergudangan chilly garage. Budi berharap, para pihak terkait, khususnya kepala daerah, dapat saling bekerja sama untuk merealisasikan program tersebut.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, saat menuju Balairung Rudini IPDN untuk pemaparan materi kepada peserta Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua Tahun 2025, pada Kamis, 26 Juni 2025. TEMPO/Hendy Mulia
Menteri Agama
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menguraikan pentingnya menggunakan bahasa agama dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah, termasuk pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, melalui bahasa agama, pesan yang disampaikan kepala daerah akan mampu menyentuh nurani publik.
Sebagai pemimpin, kepala daerah perlu mengombinasikan dua pendekatan bahasa, yakni induktif dan kuantitatif. Bahasa induktif berarti menggunakan pendekatan dari degree bawah ke atas. Sementara itu, bahasa kuantitatif bermakna penggunaan bahasa yang disampaikan secara jelas berdasarkan information riset yang nyata.
Kepala daerah kemudian diimbau untuk menyampaikan komunikasi kepada publik secara terang dengan menggunakan information berupa angka. Menurutnya, dengan cara ini masyarakat dapat memahami substansi pesan yang disampaikan dengan lebih baik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut para pemimpin, khususnya kepala daerah, bukanlah sekadar jabatan, tetapi menjadi penentu arah birokrasi. Menurutnya, keberadaan kepala daerah sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional. “Kenapa? Karena kepala daerah adalah ujung tombak mewujudkan pemerintahan yang efektif,” ujar Rini.
Transformasi birokrasi menjadi hal yang tidak terelakkan. Pasalnya, situasi international saat ini diwarnai oleh berbagai tantangan. Sejalan dengan itu, pelayanan kepada masyarakat juga dituntut agar lebih agile dan adaptif. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimum. Selain itu, pemerintah, termasuk pemda, diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai goal pembangunan.
Menteri Kesehatan
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan berbagai program hasil terbaik cepat di bidang kesehatan yang perlu didukung oleh pemda. Urusan kesehatan masuk dalam Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga perlu menjadi perhatian Pemda.
Terdapat sejumlah program hasil terbaik cepat di bidang kesehatan, seperti Pemeriksaan Kesehatan Free of charge (PKG), pengentasan penyakit tuberkulosis, dan peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kepala daerah pun memiliki peran penting dalam mendukung program tersebut. (*)