DPRD Jabar: Kurikulum Pendidikan Karakter Sedang Dikaji, Nantinya Tak Perlu Kirim Anak ke Barak
TEMPO.CO, Depok – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat M. Hasbullah Rahmad mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kurikulum muatan lokal (Mulok) pendidikan karakter. Sehingga ke depannya tidak perlu mengirim anak ke barak militer.
Menurut Hasbullah, pendidikan karakter tidak bisa selamanya mengirim anak ke barak militer, sehingga Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat membuat kajian muatan lokal seperti satuan mata pelajaran yang khusus menyiapkan pendidikan karakter dan perilaku.
“Bisa jadi pelatih baris-berbaris dari TNI, penyuluhan konsekuensi hukum dari kepolisian, sekolah menggundang psikolog atau membuat ekskul (ekstra kurikuler) yang berkaitan dengan pembentukan karakter,” tutur Hasbullah, Sabtu, 28 Juni 2025.
Sebab, lanjut Hasbullah, sekolah di Jawa Barat tidak seperti SMA Taruna Nusantara dan selamanya bisa menitipkan siswa ke barak militer.
“Mungkin ke depan akan disuntikkan melalui kurikulum muatan lokal, seperti samapta di seluruh sekolah agar masyarakat kita, anak-anak didik kita berperilaku baik,” kata Hasbullah.
Hasbulllah yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat ini mengatakan, kurikulum pendidikan karakter ini, nantinya lebih kepada konsep Panca Waluya, yakni cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), pinter (pintar), dan singer (gesit/tanggap).
“Kami minta itu diturunkan dalam bentuk pembinaan pendidikan berkarakter siswa di Jabar, khusus pada stage kewenangan provinsi di SMA sederajat,” kata Hasbullah.
Kendati setiap sekolah bisa mengundang TNI untuk melatih baris berbaris, tapi tetap harus membuat payung hukumnya, baik dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub) dan lainnya.
“Berikutnya kami buatkan silabus kurikulum lokalnya. Seperti apa sih kurikulum agar Panca Waluya itu efektif membantu pembentukan karakter dan perilaku anak didik di Jawa Barat, itu kan harus ada materinya. Kalau semua harus ke barak kan biayanya besar, lumayan anggarannya,” ucapnya.
Hasbullah sepakat, ihwal mengirim anak ke barak militer, mulai dari gelombang pertama dan kedua sebagai respon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap situasi anak-anak siswa SMP sudah berani tawuran dengan celurit panjang.
“Itu respon Pak Gubernur dalam menjawab tantangan saat ini, tapi ke depan itu akan dibuat dalam kurikulum mulok yang akan disebar dan berlaku di semua sekolah,” terang Hasbullah.
“Kan kurikulum pembentukan karakter tidak hanya untuk siswa yang bandel saja, anak yang berprestasi juga perlu,” ujarnya.
Dewan dari daerah pemilihan Kota Depok dan Bekasi ini menegaskan bahwa kurikulum muatan lokal pendidikan karakter masih dalam tahap kajian, dan diperkirakan akan efektif pada 2026.
“Karena kita rapat baru kemarin, tahun ini melakukan kajian, kan seiring dengan penganggaran, payung hukum, kurikulumnya itu kita siapkan,” katanya.
Selain itu, ia menyebut yang tidak kalah penting adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meminta kuota pengangkatan ASN ke para guru Bimbingan Konseling (BK) agar bisa mengadvokasi anak didik di sekolah yang terindikasi berperilaku khusus untuk segera ditangani.
“Kita juga berharap pendidikan keluarga agar lebih dimaksimalkan untuk pengawasan anak. Untuk itu ada jam malam khusus bagi siswa karena kejadian tawuran bersenjata tajam itu di malam hari kebanyakan,” ucap Hasbullah.
Pembatasan jam malam ini, lanjut Hasbullah, untuk menyesuaikan iklim kehidupan siswa agar pola hidupnya teratur dan terhindar dari kenakalan remaja.
“Saya tentu akan men-support pemprov Jabar untuk mereduksi tingkat penggunaan narkoba dan kenakalan remaja dengan adanya patroli jam malam itu,” ujarnya.