Professional-Kontra Retret Sekda yang Direncanakan Kemendagri
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menggelar retret bagi seluruh sekretaris daerah (sekda) di Indonesia. Rencana tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut retret akan diikuti sekda provinsi hingga kabupaten/kota. Lokasi kegiatan direncanakan di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
“Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang. Sekda ini kan ASN yang paling senior, jadi akan diberikan pembekalan juga,” kata Tito Karnavian setelah membuka Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Sumedang, Senin, 23 Juni 2025 dikutip dari Antara.
Tito menambahkan, waktu pelaksanaan retret sekda masih dimatangkan, namun lokasi dipastikan sama dengan retret kepala daerah gelombang pertama. “Wamendagri menjadi kepala sekolah lagi. Untuk waktunya, sudah saya siapkan,” ujarnya.
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan pihaknya siap jika sewaktu-waktu diinstruksikan mengikuti retret. “Kalau ada arahan, ada instruksi, retret, siap. Jangankan nanti, hari ini harus kemas-kemas, siap,” kata Herman.
Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua di IPDN
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian resmi membuka retret kepala daerah gelombang kedua di kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, 21-26 Juni 2025. Retret ini diadakan untuk mengokohkan persatuan nasional, dengan IPDN dipilih agar memudahkan akses bagi kepala daerah dan narasumber dari Jakarta.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut retret gelombang kedua menyertakan materi terbaru seperti batas wilayah dan potensi konflik kewilayahan. “Pak Safrizal yang akan menyampaikan materi tentang batas desa karena banyak yang belum tuntas,” kata Bima.
Menurut Bima, retret kali ini memberikan informasi lebih aktual dibanding gelombang pertama. Namun, secara substansi materi pokok tetap sama, yakni pemahaman tugas kepala daerah, penjabaran visi besar Presiden melalui program Asta Cita, serta penguatan antikorupsi dan wawasan kebangsaan oleh Lemhannas.
Rencana Gelombang Ketiga dan Opsi Gabung dengan Sekda
Kemendagri membuka kemungkinan menggabungkan retret kepala daerah gelombang ketiga dengan para sekda. Bima Arya menyebut opsi tersebut dipertimbangkan karena jumlah kepala daerah peserta gelombang ketiga relatif sedikit. “Mungkin bisa dilakukan bersamaan dengan sekda,” kata Bima, Kamis, 26 Juni 2025.
Bima menegaskan jadwal pelaksanaan gelombang ketiga masih menunggu penyelesaian proses hukum Pilkada Serentak 2024. “Pelaksanaannya belum ditetapkan bulan apa, tapi Presiden meminta agar dipercepat untuk mendukung akselerasi program,” ujarnya.
Dukungan dan Catatan dari DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mendukung rencana retret sekda, namun menyarankan agar waktu pelaksanaannya tidak terlalu lama. “Cukup dua hari untuk pemantapan saja,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis.
Dede menilai sekda harus menjalankan fungsi administratif kebijakan secara terintegrasi tanpa hanya mengikuti arahan kepala daerah, apalagi jika kepala daerah dan provinsi berasal dari partai politik berbeda. “Efisiensi bukan berarti tidak sinkron,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, menilai retret juga penting untuk kepala dinas agar program daerah selaras dengan pusat. Bahtra menilai perubahan kepemimpinan di daerah kerap membuat program tidak berkelanjutan. “Sekarang harus bekerja untuk rakyat dulu,” katanya.
Kritik dari Pengamat
Sejumlah pengamat mempertanyakan urgensi retret bagi sekda. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai retret tidak mendesak karena sekda sudah berpengalaman dan banyak mengikuti pelatihan. “Untuk mencapai posisi sekda, sudah dibekali karier panjang dan berbagai diklat kepemimpinan,” ujar Herman.
Ia menilai retret justru berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi program lain. “Kalau hanya untuk pembekalan, cukup lewat discussion board nasional saja,” tambahnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, meminta evaluasi dampak positif retret kepala daerah sebelum menerapkan retret sekda. Ray menyebut ironi kepala daerah alumni retret justru kadang bertentangan dengan pemerintah pusat, seperti kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait jam masuk sekolah pukul 06.00. “Jadi tolong dievaluasi dulu, positifnya apa dari retret itu,” kata Ray.
Ia juga mengkritik gaya retret yang menurutnya cenderung militeristik. “Yang dibutuhkan masyarakat itu pemerintahan yang mendengar, bukan yang bergaya militer,” ujarnya.