Anak SMK yang Putus Sekolah akan Dapat Pelatihan Kerja dan Modal Usaha
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan program pendidikan keterampilan kerja dan wirausaha yang dirancang khusus untuk anak-anak putus sekolah dari sekolah menengah kejuruan (SMK). Program ini memberikan pelatihan intensif dalam bidang vokasi dan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha (DUDI).
Program bertajuk ‘Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya’ ini terdiri atas dua skema pelatihan, yaitu pendidikan kecakapan kerja (PKK) dan pendidikan kecakapan wirausaha (PKW). Keduanya menyasar peserta berusia produktif yang sebelumnya terputus dari layanan pendidikan formal.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan Layanan Khusus Tatang Muttaqin menjelaskan bahwa peserta PKK akan dilatih secara intensif selama satu hingga dua bulan di lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang telah bekerja sama dengan mitra industri.
“Mereka akan mengikuti pelatihan keterampilan vokasional seperti teknik mesin, perhotelan, tata busana, kuliner, otomotif, dan bidang-bidang lain yang sesuai kebutuhan industri di daerahnya,” kata Tatang dikutip dari keterangan resmi Kementerian Pendidikan pada Selasa, 1 Juli 2025.
Selama pelatihan, peserta akan menjalani uji kompetensi. Bagi yang lolos, mereka akan menerima sertifikat kompetensi yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. “Lulusan PKK ditargetkan bisa langsung bekerja maksimal satu tahun setelah program selesai. LKP penyelenggara sudah memiliki jejaring industri yang siap menampung mereka,” ujarnya.
Untuk peserta yang mengikuti jalur PKW, pelatihan lebih difokuskan pada pengembangan usaha mandiri. Selain dibekali keterampilan teknis, peserta juga mendapat pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga akses bantuan modal.
“Misalnya, peserta yang belajar tata busana akan dibantu mulai dari desain, teknik menjahit, pemasaran virtual, hingga mendapatkan modal untuk membeli bahan baku,” ujar Tatang.
Program ini digelar di 245 LKP yang tersebar di 33 provinsi, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah daerah berperan dalam mengidentifikasi anak-anak SMK yang putus sekolah (APS) dan memfasilitasi mereka untuk mengikuti pelatihan di LKP terdekat.
Salah satu peserta, Nabila Aditya, mantan siswi SMK di Subang, Jawa Barat, mengaku optimistis program ini bisa mengubah hidupnya. “Saya dulu jurusan tata busana, tapi tidak pernah ikut praktikum karena tidak ada biaya. Sekarang saya bisa belajar menjahit dan mau buka usaha sendiri,” kata Nabila, yang kini mengikuti pelatihan di LKP Dwi Tunggal, Subang.
LKP tempat Nabila berlatih menjadi salah satu mitra pelaksana program PKW. Pimpinan LKP, Sulaeha, mengatakan pihaknya menampung 14 anak putus sekolah dari wilayah Subang. “Mereka kami latih keterampilan dasar tata busana, mulai dari mengukur, menjahit guide dan mesin, serta membuat pola pakaian. Nanti mereka juga diajarkan cara membuka usaha kecil di rumah,” tuturnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya program ini dalam membuka akses baru pendidikan yang bermakna bagi anak-anak yang pernah terputus sekolah. “Yang dibutuhkan bukan hanya ijazah, tapi keterampilan dan kemandirian. Program ini menghadirkan harapan baru agar mereka tetap bisa bersaing dan membuka jalan hidup yang lebih baik,” kata Mu’ti.