Legislator PDIP dan Bobby Nasution Adu Mulut di Rapat DPR

TEMPO.CO, Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus, disebut-sebut terlibat adu mulut dengan Gubernur Sumatera Utara Muhamad Bobby Afief Nasution. Adu mulut terjadi ketika anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu dan rombongan Komisi II lainnya menggelar rapat bersama dengan Pemerintah Sumatera Utara dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada Kamis, 3 Juli 2025.

Saat dikonfirmasi, Deddy Sitorus membenarkan suasana rapat yang memanas tersebut. Ia mengatakan Bobby Nasution merasa Komisi II DPR tidak mau mendengarkan aspirasi dari para kepala daerah. Sedangkan Deddy menilai sikap mantan politikus PDI Perjuangan yang juga menantu mantan Presiden Joko Widodo itu salah sasaran.

Menurut Deddy, rapat bersama dengan Pemerintah Sumatera Utara itu seharusnya membahas urusan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), bukan mengenai isu lain. “Itu kunjungan spesifik, jadi isu yang dibahas memang seharusnya spesifik tentang PNBP,” kata Deddy dalam keterangan video yang dikirim kepada Pace, pada Jumat, 4 Juli 2025.

Deddy mengatakan, selain Bobby, sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara, baik bupati maupun wali kota, ikut hadir dalam pertemuan itu. Namun, kata dia, setelah rapat dimulai, beberapa kepala daerah justru membahas hal lain yang tidak sejalan dengan schedule pertemuan.

Menurut Deddy, para kepala daerah iitu ingin membahas permasalahan tentang distribusi lahan hak guna usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatera Utara. Deddy lantas mengingatkan bahwa discussion board tersebut bukan untuk membahas urusan HGU. “Karena kunjungan spesifik itu memang seharusnya bicara tentang PNBP,” katanya.

Pertimbangan lain, kata Deddy, waktu rapat juga terbatas sehingga tidak memungkinkan membahas permasalahan lain. Di samping itu, pembahasan urusan distribusi lahan eks HGU PTPN di Sumatera Utara semestinya melibatkan berbagai piihak di antaranya Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kami tidak mungkin membahasnya di sini tanpa melibatkan mitra-mitra yang lain,” ujarnya.

Menurut Deddy, penjelasannya itu membuat beberapa kepala daerah kecewa. “Enggak tahu kenapa,” katanya. Ia juga menyayangkan karena Bobby Nasution dianggapnya justru memprovokasi kepala daerah agar keluar dari ruangan rapat karena anggota Komisi II DPR tak mau mendengar aspirasi daerah. 

Deddy menganggap kekecewaan tersebut salah sasaran. Sebab tata cara pelepasan lahan eks HGU harus melibatkan banyak pihak, bukan hanya Komisi II DPR. “Masa mau memaksakan membahas isu yang tidak ada di schedule? Lalu membahas tanpa pihak-pihak terkait?” kata Deddy.

Bobby Nasution belum menjawab konfirmasi Pace mengenal hal tersebut. Sejumlah media lokal di Medan juga menyoroti rapat Komisi II DPR dan para kepala daerah di Sumatera Utara yang memanas tersebut. Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, kepada jurnalis di Medan mengatakan masalah di dalam rapat terjadi akibat miskomunikasi. Ia mengatakan suasana panas dalam rapat tidak sampai mengakibatkan para kepala daerah stroll out.

Pilihan Editor: Alasan PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution