Kemensos Dukung Program Digitalisasi, Solusi Bansos Tepat Sasaran
INFO NASIONAL – Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Digitalisasi itu untuk mewujudkan akurasi, transparansi, efisiensi dan aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan sosial.
“Kita berharap digitalisasi betul-betul menjadi jalan keluar (pendistribusian lebih tepat sasaran),” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam Rapat Koordinasi Implementasi Virtual Public Infrastucture pada Program Perlindungan Sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025.
Menurut Agus Jabo penyaluran bansos selama ini kerap menghadapi kendala. Salah satunya, yakni terkait information penerima bansos sehingga menyebabkan pendistribusian tidak tepat sasaran. “Kita berharap betul bahwa dengan adanya digitalisasi ini ke depan, bantuan-bantuan sosial betul-betul tepat sasaran dan diterima oleh keluarga penerima manfaat.”
Kemensos saat ini sedang mendistribusikan bansos triwulan II 2025 dan penebalan bansos untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Pendistribusian tersebut menggunakan information transisi yang sebelumnya berbasis Knowledge Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Knowledge Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” kata dia.
Hingga kini, menurut dia, Kemensos dan BPS terus berkoordinasi untuk memutakhirkan DTSEN secara berkala. Sebab, masih terdapat inclusion error atau kesalahan dalam information di mana seseorang yang seharusnya tidak termasuk sebagai penerima manfaat justru terdaftar dan menerima bansos. “Kita melakukan groundcheck supaya DTSEN dengan penerima manfaat itu betul-betul sesuai. Melakukan pemutakhiran sesuai dengan Inpres itu selama 3 bulan sekali bekerja sama dengan BPS.”
Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi dukungan Kemensos terhadap program digitalisasi bansos. Dia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait yang terlibat pada penyusunan rencana digitalisasi ini agar saling mendukung dan kompak. Terutama dalam hal berbagi information maupun informasi.
“Semua harus saling mendukung. Kalau itu kita lakukan semua dalam konteks untuk kepentingan nasional, tidak ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan,” kata dia.
Program digitalisasi bansos ini menurut Luhut hanya akan berhasil jika seluruh pihak bekerja sama dengan baik. “I am so assured (saya percaya diri) bahwa kita bisa. Dan bangsa ini adalah bangsa hebat.”
Menurut Luhut, semua pihak harus kompak, saling memberitahu dan mau juga diberitahu. Begitu juga saling dengar dan mau juga didengar. “Masalahnya itu kadang-kadang kalau kita pemimpin, kita paling tahu semua. Padahal enggak bisa begitu,” kata dia.
DEN sebelumnya mencanangkan rencana pengembangan infrastruktur virtual publik terhadap program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Digitalisasi ini dinilai penting untuk memperoleh information yang akurat sehingga bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
Adapun pendekatan digitalisai tersebut nantinya mengadopsi virtual public infrastucture (DPI) untuk program Perlinsos. Dalam DPI bakal berisi tiga tampilan, yakni identitas virtual penerima manfaat, pembayaran virtual, dan information alternate.
Rancangan digitalisasi ini masih dalam tahap pembahasan antara DEN dengan Kemensos, Komdigi, Kemendagri, BPS serta beberapa instansi terkait. Rencananya, pilot mission infrastruktur virtual publik ini akan diluncurkan pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur. (*)