Terpopuler Nasional: Kantor Gibran di Papua, Anggaran TNI, hingga Kurikulum AI
TEMPO.CO, Jakarta — Sederet peristiwa nasional hadir pada awal pekan kedua Juli 2025, mulai dari isu politik hingga pendidikan. Pertama ada klarifikasi Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai kantor wakil presiden di Papua. Kedua, tanggapan Komisi I DPR ihwal anggaran alutsista. Terakhir mengenai respon Kementerian Pendidikan setelah dikritik Ganjar ihwal kurikulum AI. Berikut rangkuman berita terpopuler di nasional pada 9 Juli 2025:
Yusril Klarifikasi Wapres Gibran Tak akan Pindah Kantor ke Papua
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Hal ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang menyebut Gibran akan pindah kantor ke wilayah timur Indonesia itu.
“Yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari badan khusus yang diketuai oleh wakil presiden. Jadi bukan wakil presiden akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.
Pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merujuk pada Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001. Adapun tugasnya melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut dibentuk Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 dan diketuai oleh wakil presiden.
Klarifikasi muncul setelah Yusril menyebut ada kemungkinan wapres miliki kantor di Papua. “Bahkan kemungkinan ada kantornya wapres untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini,” kata dia dikutip dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang dipantau by way of YouTube Komnas HAM pada Rabu, 2 Juli 2025.
Baca selengkapnya di sini.
Respons Ketua Komisi I DPR soal Anggaran Alutsista
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang meminta penambahan anggaran kebutuhan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar Rp 184 triliun. Salah satu kebutuhan yang diajukan Kementerian Pertahanan adalah pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
Utut mengatakan, tidak mengharapkan perang kecuali hal tersebut terjadi. Namun, dia meminta TNI selalu siap. “Pertahanan dan politik sedang turbulensi. Tidak mungkin kekuatan TNI kita umbar,” ujar Utut saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR pada Rabu, 9 Juli 2025.
Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menggelar rapat dengan Komisi I DPR. Rapat tersebut untuk mengevaluasi anggaran tahun 2024.
Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan masih memerlukan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan prioritas bagi TNI dan markas besar angkatan di lingkungan TNI seperti pembangunan kekuatan TNI dan perawatan personel. Ia telah mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.
Baca selengkapnya di sini.
Respons Kementerian Pendidikan setelah Dikritik Ganjar soal Kurikulum AI
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) enggan menanggapi kritik yang dilontarkan mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas rencana pemerintah memasukkan mata pelajaran akal imitasi (AI) dalam kurikulum sekolah.
Kepala Pusat Knowledge dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha menegaskan, tujuan pemerintah menerapkan kurikulum tersebut baik, yakni ingin mempersiapkan anak bangsa agar mampu beradaptasi dengan segala perkembangan teknologi.
Ia mengumpamakan kemunculan AI dalam lingkungan sekolah tak ubahnya seperti munculnya kalkulator untuk membantu siswa mengerjakan matematika pada technology belum ada teknologi penghitungan apa pun kala itu. “Dulu kita dilarang sama guru pakai kalkulator gitu ya, tapi kita tidak bisa membendungnya,” tutur Yudhistira saat ditemui usai menghadiri sebuah acara di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.
Ia menjelaskan pengetahuan tentang AI akan diajarkan kepada anak secara bertahap. Dalam prosesnya, peserta didik akan dilatih untuk berpikir kritis. Yudhistira menyebut kemampuan dasar literasi pun akan menjadi pondasi utama pembelajaran. “Sampai nanti ada tahapan di jenjang SMA atau SMK, bagaimana dilatih untuk mengembangkan solusi-solusi berbasis AI, seperti itu,” kata dia.
Baca selengkapnya di sini.