Serba-serbi Hari Pertama MPLS: Pelibatan Tentara hingga Debut Sekolah Rakyat
TEMPO.CO, Jakarta – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tahun ajaran 2025/2026 resmi dimulai secara serentak pada Senin, 14 Juli 2025. Kegiatan ini diwarnai berbagai dinamika, mulai dari keterlibatan TNI-Polri dalam pembentukan karakter siswa hingga debut operasional puluhan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan masa MPLS tahun ini berlangsung selama lima hari. Waktu pelaksanaan itu lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya tiga hari.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan perpanjangan ini bertujuan memperkuat pembinaan karakter siswa baru. “Ada tambahan materi seperti pencegahan kekerasan, bahaya narkoba, dan judi on-line. Ini bagian dari penguatan pendidikan karakter,” ujar Mu’ti saat ditemui di komplek parlemen, Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025,
Berdasarkan panduan resmi, Kemendikdasmen membagi kegiatan MPLS menjadi dua bagian: kegiatan wajib seperti pengenalan lingkungan sekolah dan kegiatan pilihan yang menyesuaikan karakteristik sekolah. Sekolah juga diminta mengenalkan ekstrakurikuler dan memetakan potensi siswa sejak dini.
TNI-Polri Turut Ambil Bagian di MPLS
Di Bandung, Jawa Barat, keterlibatan TNI-Polri tampak pada MPLS Sekolah Rakyat yang digelar di Kampus Poltekes dan Sentra Wyata Guna. Para siswa mendapatkan pembekalan nilai kedisiplinan, empati, toleransi hingga wawasan kebangsaan. “Kami bekerja sama dengan Kodim untuk pembinaan karakter dan pelatihan baris-berbaris,” kata Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Kota Bandung, Setia Nugraha.
Selain pelatihan karakter, siswa Sekolah Rakyat juga menjalani pemeriksaan kesehatan dan diberikan edukasi mengenai bahaya narkoba.
Pelibatan TNI-Polri dalam MPLS juga menuai kritik. Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim menilai keterlibatan aparat keamanan tidak relevan dengan tujuan MPLS. Ia mengatakan pada prinsipnya momentum MPLS adalah memperkenalkan lingkungan, ekosistem, hingga pelbagai kegiatan sekolah kepada murid-murid tahun ajaran baru.
“Momentumnya MPLS adalah bagaimana murid memperoleh informasi yang memadai terkait aturan akademik dan aturan lain di sekolah, bukan soal memperoleh motivasi atau inspirasi dari personel TNI-Polri,” kata Satriwan saat dihubungi, Sabtu, 12 Juli 2025.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat juga melarang keterlibatan TNI-Polri. Ia mengatakan program ini hanya melibatkan panitia, Dinas Pendidikan, dan Kemendikdasmen. “Tidak ada pelibatan di luar ketiga unsur tersebut, termasuk TNI-Polri di MPLS,” kata Atip kepada Pace melalui pesan WhatsApp, Ahad, 13 Juli 2025.
Inspeksi Wakil Mendikdasmen: Tak Boleh Ada Perpeloncoan
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah di Matraman, Jakarta Timur, untuk memastikan tidak ada praktik perpeloncoan selama MPLS.
“Tidak boleh ada aktivitas yang menyulitkan orang tua, seperti teka-teki membawa makanan. Itu tidak ada nilai edukasinya,” tegas Atip saat mengunjungi SMAN 22 Matraman, Senin, 14 Juli 2025.
Atip menegaskan bahwa pelaksanaan MPLS harus bersifat ramah dan dalam pengawasan guru, tanpa penggunaan atribut atau tugas yang tidak relevan.
Larangan dalam MPLS
Kemendikdasmen menegaskan sejumlah larangan dalam pelaksanaan MPLS, di antaranya tidak memberikan tugas yang tidak edukatif, melarang kekerasan fisik, verbal, maupun psikis, semua kegiatan harus di bawah pengawasan guru dan melarang penggunaan atribut yang dapat mempermalukan siswa. Pengawasan dilakukan oleh panitia MPLS, dinas pendidikan, hingga Kemendikdasmen untuk mencegah potensi penyimpangan.
Debut Sekolah Rakyat
Pada hari yang sama, Sekolah Rakyat memulai masa matrikulasi perdana tahun ajaran baru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut ada 63 sekolah yang sudah siap beroperasi, sementara 37 lainnya akan menyusul di akhir Juli.
“Salah satunya ada di Sentra Abiyoso. Sebelumnya sudah dilakukan simulasi selama dua hari,” ujar Saifullah. Pemerintah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari kelompok rentan.
Pilihan Editor: Apa yang Dilupakan Pemerintah dalam Pembelian Jet Tempur