Bupati Tapanuli Tengah Jadi Wakil Ketua Umum Apkasi Periode 2025-2030
INFO NASIONAL – Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) periode 2025-2030. Ia dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 Juli 2025.
Melalui jabatan ini, Masinton mengemban tugas mewakili Ketua Umum Apkasi terpilih, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah serta memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antarkabupaten.
“Sebagai wakil ketua umum saya akan berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi daerah dalam bingkai semangat di dalam kerangka NKRI,” ujarnya.
Masinton menegaskan bahwa pada periode kepengurusan Apkasi yang baru, semangat kolaborasi harus menjadi landasan utama. Ia mendorong para pengurus yang baru menjabat untuk terus berinovasi, bersikap kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, semangat melayani juga harus diiringi dengan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di setiap daerah.
”Saya berharap periode Apkasi yang baru ini para pengurus bisa sama-sama semangat, inovatif, kreatif. Dan juga selalu mengedepankan pembangunan untuk masyarakat dan menjaga lingkungan hidup,” katanya.
Adapun dalam pelantikan tersebut, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, lantik sebagai Ketua Umum Apkasi bersama dengan sejumlah bupati lainnya yang mengisi posisi pengurus inti yakni Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal; Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum; dan Bupati Bandung, Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian.
Sebelumnya, Tito Karnavian telah memimpin pembacaan janji organisasi Apkasi yang diikuti oleh Masinton dan bupati lainnya. Dalam momentum tersebut, Masinton dan para bupati menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas, bekerja secara profesional, serta senantiasa menempatkan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. (*)