Hasil Seleksi Administrasi Calon Praja IPDN 2025 Diumumkan. Profil Lengkap IPDN

TEMPO.CO, Jakarta – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara resmi merilis pengumuman hasil verifikasi dokumen persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) 2025 pada Selasa, 22 Juli 2025.

Penetapan kelulusan ini tertuang dalam Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800.1.2.2-326 Tahun 2025. Surat keputusan yang ditandatangani oleh Rektor IPDN, Halilul Khairi, di Sumedang pada 22 Juli 2025 tersebut menyatakan 28.579 peserta berhasil lulus tahap verifikasi dokumen.

Berdasarkan pengumuman resmi IPDN, peserta dapat memeriksa standing kelulusan dengan mengakses akun masing-masing melalui situs https://spcp.ipdn.ac.id/  dan daftar-dikdin.bkn.cross.identification. Peserta yang lulus diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

IPDN merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintahan untuk bertugas di tingkat pusat dan daerah. Mengingat peran strategisnya, berikut profil IPDN sebagai lembaga pencetak kader pemerintahan. 

Transformasi IPDN dari Masa ke Masa

Sejarah IPDN merupakan sebuah perjalanan panjang transformasi kelembagaan yang dapat dirangkum dalam beberapa tahap:

• Technology Prakemerdekaan: Akar IPDN dapat ditelusuri hingga tahun 1920 melalui lembaga pendidikan pamong praja pada masa Hindia Belanda, seperti Opleiding College Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding College Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA).
• Awal Kemerdekaan: Untuk mengisi kebutuhan aparatur negara, pada tahun 1948 dibentuk Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA). Selain itu, diselenggarakan pula Kursus Dinas C (KDC) mulai tahun 1952 untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
• Pendirian APDN dan IIP: Seiring meningkatnya kompleksitas pemerintahan, pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang pada 17 Maret 1956. Untuk jenjang sarjana, dibentuk Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) pada tahun 1967, yang kemudian dipindahkan dari Malang ke Jakarta pada 1972. Pada dekade 1970-an, APDN juga didirikan di 20 provinsi lainnya.
• Konsolidasi dan Peningkatan Standing: Pada tahun 1988, Menteri Dalam Negeri Rudini mengeluarkan kebijakan untuk menyatukan 20 APDN daerah menjadi APDN Nasional yang berpusat di Jatinangor, Jawa Barat. Lembaga ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992.
• Penggabungan Menjadi IPDN: Untuk menyatukan pendidikan kepamongprajaan dalam satu atap, STPDN dan IIP digabungkan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004.

Struktur Akademik dan Kampus

Struktur organisasi IPDN saat ini mencakup program pendidikan dan jaringan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia seperti dikutip dari situs Jakarta IPDN.

IPDN menyelenggarakan program pendidikan vokasi Degree Empat (D-IV) dan akademik Strata Satu (S-1).

Terdapat dua fakultas utama: Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan, yang membawahi berbagai program studi seperti Kebijakan Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Manajemen Sumber Daya Aparatur.

Selain program sarjana, IPDN juga menyelenggarakan Program Pascasarjana (S-2 dan S-3) dan program profesi kepamongprajaan di kampus Jakarta.

Kegiatan pendidikan IPDN dilaksanakan di kampus pusat dan daerah. Kampus Pusat terdiri dari Kampus Jatinangor (dipimpin oleh Rektor) dan Kampus Jakarta (dipimpin oleh Direktur). Terdapat pula tujuh kampus daerah yang berlokasi di Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.